Siber24jam.com, CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bogor...
Jakarta, Siber24jam.com – 6 Juli 2024. Ketua Gema Puan Mahari Nusantara (GPMN), aktivis 98 Dedi Palgunadi, menyuarakan keprihatinannya terkait kurangnya transparansi dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dalam pengelolaan dana hibah yang diterima dari negara-negara Eropa.
Dalam pernyataannya, Dedi Palgunadi menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik, khususnya dalam hal penggunaan dana hibah yang berasal dari luar negeri. “Kami mempertanyakan sejauh mana dana hibah ini dimanfaatkan untuk kepentingan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap bantuan yang diterima benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya,” ujar Dedi.
Negara-negara Eropa yang diketahui memberikan dana hibah kepada Indonesia untuk proyek-proyek lingkungan hidup dan kehutanan termasuk Jerman, Belanda, Norwegia, dan Inggris. Dana hibah ini biasanya ditujukan untuk mendukung berbagai program konservasi, reboisasi, dan mitigasi perubahan iklim.
Baru-baru ini, KLHK Indonesia menerima dana hibah dari Global Environment Facility (GEF) sebesar $30 juta USD (sekitar 450 miliar Rupiah). Selain itu, beberapa waktu yang lalu di Hotel Mewah Sukaraja Kabupaten Bogor, KLHK juga sedang membahas penggunaan dana hibah dari Norwegia sebesar 12 triliun Rupiah. Seorang sumber yang tidak mau disebutkan namanya dari KLHK mengaku bahwa pihak kementerian sedang membahas alokasi dana hibah tersebut.
“Kami dari Kementerian KLHK sedang membahas penggunaan dana hibah dari Norwegia sebesar 12 triliun Rupiah,” jawab sumber tersebut singkat.
GPMN menuntut agar KLHK memberikan laporan yang jelas dan terperinci mengenai alokasi dan penggunaan dana hibah tersebut. Mereka juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi dan memastikan bahwa dana ini dikelola dengan baik demi keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.
Dedi Palgunadi menambahkan, “Dana hibah ini harus digunakan untuk tujuan yang tepat, seperti program reboisasi, konservasi lingkungan, dan mitigasi perubahan iklim. Kami berharap agar dana tersebut tidak menjadi ladang korupsi.”
Dengan adanya perhatian publik terhadap transparansi ini, diharapkan pengelolaan dana hibah akan lebih akuntabel dan memberikan dampak positif yang nyata bagi lingkungan hidup di Indonesia.
Editor: Zakar
Berita Lainnya
Tags: Transparansi Pengelolaan Dana Hibah dari Eropa oleh KLHK Dipertanyakan