Update

MPR RI Sampaikan Surat ke DPR Terkait Putusan MKD yang Cacat Prosedural

JAKARTA, Siber24jam.com – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengumumkan bahwa Rapat Pimpinan (Rapim) MPR telah menyikapi putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menyatakan Ketua MPR melakukan pelanggaran kode etik. Rapat Pimpinan MPR memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Ketua DPR, agar kejadian serupa yang mencederai marwah, harkat, martabat, dan kehormatan seseorang maupun institusi, tidak terulang. Selain itu, tindakan ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara MPR dan DPR serta memastikan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan.

“Rapim MPR juga memutuskan, agar tidak menjadi tradisi yang buruk bagi penegakan hukum dan menjaga hubungan antar lembaga, maka Pimpinan MPR akan menyurati Ketua DPR untuk mendudukkan persoalan keputusan MKD yang cacat prosedural. MPR RI melalui Biro SDM, Organisasi, dan Hukum sudah melakukan kajian terhadap putusan MKD tersebut. Penyelesaian keputusan MKD akan dilakukan melalui pertemuan Pimpinan MPR dan Pimpinan DPR,” ujar Bamsoet usai Rapat Pimpinan MPR RI di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Jakarta, Selasa (25/6/24).

 

Hadir dalam rapat tersebut para pimpinan MPR RI lainnya, termasuk Wakil Ketua MPR Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Amir Uskara, dan Fadel Muhammad.

 

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini memastikan bahwa MPR RI siap menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR RI 2024 pada 16 Agustus 2024 di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, dan DPD RI. Sidang ini akan menjadi sidang tahunan terakhir untuk periode 2019-2024 dan akan diselenggarakan terpisah dengan Sidang Bersama DPR-DPD.

 

Seperti tahun-tahun sebelumnya, MPR juga mengundang Presiden RI Joko Widodo untuk hadir dalam Sidang Tahunan MPR guna menyampaikan Pidato Kenegaraan. Sidang tersebut akan dihadiri oleh 1.254 tamu undangan, terdiri dari seluruh anggota MPR yang merupakan anggota DPR dan DPD, para mantan presiden dan wakil presiden RI, para mantan ketua dan wakil ketua MPR RI, menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, duta besar, pimpinan partai politik, hingga berbagai kalangan masyarakat.

 

“Sidang kali ini terasa istimewa karena merupakan sidang terakhir untuk MPR periode 2019-2024 sekaligus bagi Presiden Joko Widodo. Sidang ini hanya berjarak sekitar 2 bulan dari proses peralihan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Kita berharap proses peralihan kepemimpinan berjalan lancar, dan Presiden Terpilih Prabowo dapat segera menjalankan berbagai program kerjanya dalam membangun Indonesia yang semakin maju, adil, dan makmur,” kata Bamsoet.

 

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menjelaskan, MPR RI juga sedang mempersiapkan penyelenggaraan Hari Konstitusi yang akan diselenggarakan pada 18 Agustus 2024 di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR, DPR, dan DPD RI, serta HUT MPR RI ke-79 yang puncaknya akan dirayakan pada 31 Agustus 2024.

 

“Peringatan Hari Konstitusi menjadi momen untuk mengimplementasikan konstitusi dengan sungguh-sungguh. Tidak cukup hanya memiliki konstitusi yang baik di atas kertas, tetapi kita harus mengimplementasikannya dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti kita harus selalu menegakkan supremasi hukum, menjunjung tinggi prinsip checks and balances, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara,” jelas Bamsoet.

 

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, dalam peringatan HUT MPR RI ke-79, berbagai acara menarik telah disiapkan, antara lain stand up comedy, seminar perpustakaan, pameran pustaka dari berbagai perpustakaan lembaga negara, pameran foto dan karya jurnalis, serta puncaknya fun walk.

 

“Berbagai acara tersebut diselenggarakan agar MPR RI senantiasa dekat dengan rakyat. Terlebih stand up comedy yang sudah menjadi ciri khas MPR selama ini. Memberikan sekaligus membuka kesempatan kepada para komika stand up comedy agar bisa sukses, seperti para alumninya yakni Kiki Saputri, Marshel Widianto, Aji Pratama, dan lainnya,” pungkas Bamsoet. (*)

Berita Lainnya

Update News

Jelang HUT ke-81 TNI, Rudy Susmanto Bersama Forkopimda Ziarah ke TMP Pondok Rajeg

CIBINONG Siber24jam.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten...

KPK Telusuri Aliran Dana BJB, Aspri Ridwan Kamil Diduga Jadi Titik Penting Aspri Ridwan Kamil Diperiksa, KPK Dalami Jejak Dana Iklan BJB KPK Telusuri Aliran Dana BJB, Aspri Ridwan Kamil Diduga Jadi Titik Penting JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Salah satu yang menjadi perhatian penyidik adalah keterangan Randy Kusumaatmadja, mantan asisten pribadi Gubernur Jawa Barat periode 2018–2023, Ridwan Kamil. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Randy diperiksa untuk mengurai keluar-masuk serta pengelolaan uang yang berkaitan dengan perkara tersebut. “Penyidik berkeyakinan bahwa saksi-saksi yang dilakukan pemanggilan, termasuk asisten pribadi dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ini diduga mengetahui terkait dengan keluar masuknya uang, termasuk juga pengelolaan uang,” kata Budi, Jumat (2/10/2026). KPK tengah menelusuri pengadaan iklan Bank BJB yang nilainya sekitar Rp400 miliar. Dari jumlah tersebut, penyidik menduga hanya sekitar 50 persen yang digunakan untuk pengadaan iklan, sedangkan sisanya diduga masuk ke dana nonbudgeter dan mengalir kepada sejumlah pihak. Menurut Budi, posisi Randy penting untuk membantu penyidik mengurai asal uang, penggunaannya, pihak yang memberikan perintah, hingga ke mana dana tersebut mengalir. “Bisa jadi menjadi hub ya, placement uang masuk, kemudian peruntukan dari uang itu, nah kemudian dari siapa ini alur perintahnya, kemudian alirannya kepada siapa saja, ini semuanya didalami,” ujarnya. KPK juga mendalami aktivitas Ridwan Kamil ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, termasuk penggunaan anggaran dan dugaan keberadaan dana taktis di luar anggaran APBD. Selain itu, penyidik sebelumnya telah menelusuri aktivitas penukaran mata uang asing yang dilakukan Ridwan Kamil pada periode 2021–2024 dengan nilai miliaran rupiah. KPK menyatakan masih mendalami sumber pembiayaan, tujuan transaksi, serta aktivitas yang berkaitan dengan perkara tersebut. KPK juga sedang menghitung potensi kerugian keuangan negara dalam klaster pertama perkara, yakni dugaan penyimpangan dan pengondisian pengadaan iklan Bank BJB, dengan berkoordinasi bersama auditor negara. Seluruh informasi tersebut masih berada dalam tahap penyidikan KPK. Status dan keterlibatan masing-masing pihak akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan serta alat bukti yang diperoleh.

JAKARTA, Siber24jam.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan...

Nobar Indonesia-Bangladesh Digelar Rudy Susmanto, UMKM Kebagian Berkah

CIBINONG Siber24jam.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali menggelar nonton bareng (nobar) pertandingan Indonesia kontra...

Bupati Bogor Dukung Tegar Beriman Championship, 2.361 Pesilat Adu Prestasi

CIBINONG Siber24jam.com – Kabupaten Bogor menjadi tuan rumah Tegar Beriman Championship yang diikuti 2.361 pesilat...