Update

Kolaborasi PWI dan KIP RI: Memperkuat Jurnalisme

Siber24jam.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Komisi Informasi Pusat (KIP) RI menjalin dan memantapkan kerja sama terutama di bidang informasi dan bidang-bidang lain yang memungkinkan dilaksanakan antara kedua lembaga.

Perencanaan kerja sama tersebut disampaikan oleh Ketua KIP RI, Donny Yoesgiantoro, didampingi oleh Ketua KIP Riau, Zufra Irwan, dan Linda Desafitri. Rombongan KIP diterima oleh Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, didampingi oleh Sekjen PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah, dan Direktur LUKW PWI Pusat, Firdaus Komar, di kantor PWI Pusat, Gedung Dewan Pers Lantai IV Jakarta Pusat, pada Rabu (7/1).

Menurut Donny, KIP berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi. Salah satu tujuan KIP adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik.

 

Berkaitan dengan kerja sama PWI Pusat, menurut Donny, sangat berhubungan dengan tugas-tugas jurnalistik bagi wartawan yang melaksanakan tugas dalam mendapat informasi. Oleh karena itu, sangat penting menjalin kerja sama dengan PWI sebagai organisasi profesi wartawan terbesar di Tanah Air.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyampaikan bahwa KIP sebagai pengawal keterbukaan informasi dan menjalankan regulasi terkait dengan keterbukaan informasi diharapkan dapat memahami konsep informasi publik melalui kolaborasi ini dengan PWI. Selain itu, Hendry mengharapkan dengan kerja sama ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya transparansi bagi lembaga-lembaga publik untuk memberikan akses informasi kepada wartawan.

Menurut Hendry, kedudukan pers sangat vital untuk menyokong kehidupan berbangsa yang demokratis. Keberadaan pers berguna sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Tanpa pers, maka kontrol terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan negara tidak akan maksimal. Akibatnya, akan timbul kesewenang-wenangan terhadap kedaulatan rakyat oleh kekuasaan otoriter dan tidak akuntabel. Kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui pers bisa berkolaborasi dengan KIP dan sangat mungkin terjadi karena kedudukannya sebagai perantara yang independen untuk menyampaikan informasi terkait hubungan kepentingan rakyat dengan pemerintah.

Terwujudnya fungsi pers sangat mensyaratkan keprofesionalan wartawan yang hasilnya tentu berupa informasi sesuai fakta yang memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik, mulai dari tahap pencarian, pengolahan, hingga penyebarluasan berita. Oleh karena itu, wartawan harus didukung dalam melaksanakan fungsinya.

Berita Lainnya

Tags:

Update News

Bupati Rudy Susmanto Siapkan Rumah Istimewa bagi Atlet Disabilitas Kabupaten Bogor pada 2027

Siber24jam.com – CIBINONG, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat komitmen dalam memberikan perhatian dan kesempatan...

Bupati Rudy Susmanto: Keterbatasan Fisik Bukan Penghalang Atlet Istimewa Raih Prestasi

Siber24jam.com – CIBINONG, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi seseorang...

Dolfie Rompas Tegaskan Dukungan untuk Dasco dan Prabowo, Desak 70 Persen Hasil SDA Kembali ke Rakyat

Jakarta Siber24jam.com – Di tengah hiruk pikuk politik nasional, sebuah suara datang dari timur Indonesia....

Dari Papua hingga Maluku, Dolfie Rompas Himpun Aspirasi Indonesia Timur untuk Keadilan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA Siber24jam.com – Perwakilan masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia Timur menyampaikan pernyataan sikap mengenai persatuan...