Siber24jam.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus...
Siber24jam.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025.
Penetapan tersangka tersebut dilakukan pada Jumat, 6 November 2026, setelah tim penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup dan melaksanakan gelar perkara.
Tidak hanya menetapkan tersangka korporasi, penyidik JAM PIDSUS juga melakukan penggeledahan di enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan seseorang berinisial AK di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara, Senin (9/11/2026).
Penggeledahan tersebut menyasar kantor PT ANI di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Utara, PT KAA di Konawe Utara, PT AMI di Kota Kendari dan Kabupaten Buton Tengah, serta PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen penting terkait perizinan dan aktivitas pertambangan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
Dalam konstruksi perkara yang sedang didalami, PT BSJ diduga melakukan manipulasi sejumlah dokumen dalam proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Konawe Utara.
Dokumen yang diduga dimanipulasi meliputi studi kelayakan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, hingga RKAB.
Penyidik juga mendalami dugaan aktivitas penambangan nikel yang tetap berlangsung setelah masa berlaku IUP perusahaan tersebut berakhir pada 2015.
Bahkan, Kejaksaan Agung mengungkap adanya dugaan kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Tak berhenti di situ, PT BSJ juga diduga melakukan penambangan di kawasan hutan lindung serta menggunakan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah izin pertambangannya.
Aspek lain yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar proses evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan serta kebenaran dokumen perizinan tidak dilakukan.
Dugaan tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan penyidikan, terutama untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam tata kelola pertambangan nikel tersebut.
Dalam siaran pers Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Selasa (10/11/2026), disebutkan:
“Tim Penyidik menduga kegiatan penambangan dan penjualan nikel tersebut menguntungkan PT BSJ dan menimbulkan kerugian keuangan negara.”
Kejaksaan Agung juga telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara. Surat tugas bagi ahli untuk melakukan penghitungan tersebut telah diterbitkan.
Sebelum menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, tim penyidik telah meminta keterangan dari 36 orang saksi serta menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
Penyitaan dalam rangkaian penyidikan tersebut telah memperoleh persetujuan pengadilan negeri.
Selanjutnya, seluruh barang bukti hasil penggeledahan akan diteliti untuk mengungkap keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ maupun perusahaan lain yang diduga memiliki afiliasi dengan korporasi tersebut.
Pemeriksaan forensik digital juga akan dilakukan sesuai kebutuhan pembuktian perkara.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya penyidik untuk menelusuri alur kegiatan pertambangan, proses perizinan, transaksi penjualan hasil tambang, serta dugaan hubungan antara korporasi dan penyelenggara negara.
Dalam perkara ini, PT BSJ disangkakan dengan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP, juncto ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, penyidik juga mencantumkan sangkaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, alternatif Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, serta Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
Penetapan tersangka korporasi ini menjadi perkembangan penting dalam pengusutan dugaan korupsi sektor pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Publik kini menantikan perkembangan penyidikan Kejaksaan Agung, termasuk hasil penghitungan kerugian negara dan kemungkinan pengungkapan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab apabila ditemukan bukti yang cukup.
Kejaksaan Agung melalui Pusat Penerangan Hukum menegaskan bahwa penyidik masih mendalami seluruh barang bukti dan keterkaitan perusahaan-perusahaan yang menjadi bagian dari pengembangan perkara.
Sumber: Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, 10 November 2026.
Reporter: Zakar
Berita Lainnya
Tags: Jampidsus, Kejagung RI