Jakarta Siber24jam.com – Sebuah dokumen laporan intelijen dari Kabid Propam Polda NTB yang dikeluarkan awal...
Bogor, Siber24jam.com — Upaya penguatan integritas dan konsolidasi gerakan pemberantasan korupsi kembali menemukan momentumnya melalui pertemuan strategis antara unsur masyarakat sipil, lembaga penegak hukum, dan pemerintah daerah. Direktur Eksekutif Front Rakjat Revolusioner Anti Korupsi (FRRAK), Doelsamson Sambarnyawa, menghadiri forum silaturahmi yang mempertemukannya dengan Ujang Baktiar, Direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam sebuah acara resmi yang turut disaksikan langsung oleh pimpinan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Pertemuan tersebut berlangsung di hadapan Bupati Bogor, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, serta jajaran pejabat struktural Pemkab Bogor. Suasana pertemuan berlangsung hangat namun sarat makna substantif, mencerminkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya sinergi lintas sektor dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Ujang Baktiar secara terbuka menyapa Doelsamson Sambarnyawa di hadapan para pemangku kepentingan daerah. Interaksi tersebut tidak hanya merefleksikan hubungan personal yang telah terjalin sejak Ujang Baktiar menjabat sebagai Kapolresta Kota Bogor, tetapi juga menegaskan kesinambungan komitmen profesional dalam agenda pemberantasan korupsi yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.
Momentum tersebut semakin menguat ketika Doelsamson Sambarnyawa turut berjabat tangan langsung dengan Bupati Bogor dan Sekda Kabupaten Bogor. Gestur ini dipandang sebagai simbol keterbukaan dan pengakuan terhadap peran strategis masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik, sekaligus sebagai penanda ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah daerah dan gerakan antikorupsi.
Dalam pernyataannya, Doelsamson menegaskan bahwa pertemuan tersebut memiliki dimensi yang jauh melampaui silaturahmi personal semata.
“Bagi kami di FRRAK, pertemuan ini adalah bagian dari konsolidasi moral dan institusional. Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada KPK atau aparat penegak hukum, tetapi harus menjadi tanggung jawab kolektif antara negara dan masyarakat sipil,” ujar Doelsamson.Selasa (20/1/2026)
Ia menambahkan bahwa kehadiran FRRAK dalam forum yang melibatkan pimpinan daerah dan KPK merupakan bentuk komitmen organisasi dalam mendorong praktik pemerintahan yang berintegritas sejak dari tingkat lokal.
“Kami memandang pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam pencegahan korupsi. Transparansi, akuntabilitas, dan keberanian politik harus menjadi fondasi utama. Tanpa itu, agenda reformasi hanya akan menjadi slogan,” tegasnya.
Sebagai organisasi masyarakat sipil yang konsisten mengawal isu korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, FRRAK menilai sinergi dengan KPK dan pemerintah daerah sebagai prasyarat strategis dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif. Kolaborasi tersebut mencakup penguatan pengawasan publik, pendidikan antikorupsi, serta penciptaan ekosistem kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Pertemuan ini diharapkan menjadi fondasi awal bagi kerja sama yang lebih substantif dan berkelanjutan, khususnya dalam merumuskan langkah-langkah konkret pencegahan korupsi di Kabupaten Bogor. Lebih jauh, momentum ini dinilai relevan sebagai model kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil yang dapat direplikasi di berbagai daerah lain di Indonesia.
