Tajuk Redaksi Siber24jam.com & Liputan08.com Minggu 5 Juli 2026 Oleh: Zakar Masjid Agung Baitul Faizin...
siber24jam.com Jakarta — Polemik dugaan kriminalisasi terhadap warga Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, bernama Rina Rismala Soetarya, kembali mencuat. Perempuan yang sebelumnya sempat ditahan bersama bayinya yang masih berusia sembilan bulan di Polres Jakarta Pusat, kini harus menghadapi proses hukum yang dinilai janggal dan sarat penyalahgunaan kewenangan.
Kasus yang berawal dari sengketa jual-beli mobil antara Rina dengan pelapor bernama Apiner Semu itu sejatinya termasuk perkara perdata murni. Namun, penyidik Polres Jakarta Pusat justru tetap memprosesnya sebagai tindak pidana, meski telah ada upaya damai antara kedua belah pihak.
Sumber terpercaya dari tim kuasa hukum menyebutkan adanya dugaan kuat bahwa kelanjutan perkara ini dipicu oleh kepentingan non-prosedural.
“Penyidik menyampaikan kepada kami bahwa mereka kecewa karena pemberitaan kasus ini sudah viral, sehingga mereka tetap melanjutkan perkara. Bahkan, sebelumnya ada permintaan dana sebesar Rp50 juta dengan alasan untuk biaya ‘koordinasi’ ke berbagai pihak,” ungkap salah satu advokat nasional yang ikut menangani kasus tersebut, Selasa (14/10/2025).
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menilai kejadian ini sebagai potret suram penegakan hukum di Indonesia.
“Yaa, mau bilang apa lagi? Kata kawan saya yang juga seorang polisi, ‘itulah Polisi Endonesah’, yang salah bisa jadi benar, dan yang benar bisa dijadikan salah. Uang seolah menjadi penentu segalanya,” ujarnya dengan nada getir.
Kasus ini kini sudah berpindah ke tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Meski keluarga tersangka telah mengajukan permohonan pengalihan penahanan, jaksa tetap memutuskan untuk menahan Rina dan memindahkannya ke Lapas Perempuan Pondok Bambu.
“Kami sudah ajukan pengalihan tahanan karena pasal yang dikenakan ancamannya di bawah lima tahun. Tapi jaksa tetap bersikeras menahan. Ironisnya, jaksa yang menangani perkara ini adalah seorang perempuan, namun tidak menunjukkan empati terhadap ibu yang memiliki bayi kecil,” tutur Advokat Ujang Kosasih, S.H., dari Tim Pembela Hukum PPWI.
Ujang menegaskan pihaknya akan mengambil langkah hukum tegas untuk melawan dugaan kriminalisasi ini.
“Kami akan mengajukan gugatan praperadilan dan menyeret pimpinan dua lembaga penegak hukum, yakni Kapolri dan Jaksa Agung, sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas penyalahgunaan wewenang di lapangan. Kami juga akan melapor ke Divisi Propam Polri agar tindakan para oknum penyidik dapat diperiksa secara internal,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai kejanggalan yang muncul dalam proses penyidikan hingga penahanan sudah menjadi perhatian publik sejak awal. Kasus ini, katanya, bukan lagi sekadar perkara individu, tetapi ujian terhadap integritas dan moralitas lembaga penegak hukum.
“Ini bukan sekadar perjuangan seorang ibu, tapi perjuangan semua warga negara yang ingin melihat hukum benar-benar menjadi pelindung, bukan alat penindasan,” pungkas Ujang.