Babakan Madang Siber24jam.com — Rudy Susmanto bersama Kapolres Bogor meninjau langsung jalur yang akan dilalui dalam...
siber24jam.com CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan bahwa dukungan penuh terhadap Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam memperkuat layanan kemanusiaan di Kabupaten Bogor. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Pencanangan Bulan Dana Kemanusiaan (BDK) Tahun 2025 di Markas PMI Kabupaten Bogor, Cibinong, Senin (13/10).
“Bulan Dana Kemanusiaan bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum penting untuk menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Melalui partisipasi semua pihak, kita bisa memperkuat kapasitas PMI dalam memberikan layanan kemanusiaan yang cepat, tanggap, dan profesional,” ungkap Sastra Winara.
Ia juga mengapresiasi langkah Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang secara aktif mendukung peningkatan kualitas pelayanan PMI, termasuk upaya akreditasi Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kabupaten Bogor.
Sementara itu, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menuturkan bahwa kegiatan pencanangan BDK sekaligus akreditasi UTD PMI Kabupaten Bogor menjadi bukti nyata kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat layanan kemanusiaan dan meningkatkan kualitas pelayanan darah bagi masyarakat.
“Upaya ini adalah ikhtiar bersama dalam menumbuhkan rasa saling peduli, mempererat solidaritas, serta menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.
Ketua PMI Kabupaten Bogor, Indra Fermanto, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor terhadap pelaksanaan BDK 2025. Ia juga menyambut baik penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor sebagai Ketua Pelaksana BDK tahun ini.
“Seluruh hasil penghimpunan dana akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program kemanusiaan di sektor pendidikan dan kesehatan,” jelas Indra.
Lebih lanjut, Indra memaparkan bahwa salah satu tantangan mendesak yang tengah dihadapi adalah percepatan akreditasi Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Bogor.
“Saat ini di Jawa Barat, hanya Kabupaten Bogor dan Kuningan yang UDD-nya belum terakreditasi. Kami diberi batas waktu hingga November, dan tim kami terus bekerja siang malam untuk memenuhi seluruh standar yang ditetapkan,” tandasnya.