Siber24jam.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah mewah dan mobil milik anggota DPRD...
Jakarta, Siber24jam.com – 3 Februari 2024 Kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) di berbagai daerah sejak awal Februari 2024 memicu kritik tajam dari anggota Komisi XII DPR RI, Muh Haris. Ia menuding pemerintah tidak sigap mengantisipasi dampak kebijakan baru yang melarang penjualan LPG 3 kg di pengecer sejak 1 Februari 2024.
“Aturan ini justru memperumit masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. Mereka kini harus antre panjang di pangkalan resmi, sementara harga di pasar gelap melambung tinggi,” tegas Muh Haris di Gedung DPR RI, Sabtu (3/2/2024).
Kebijakan penjualan eksklusif melalui sub-penyalur resmi sebenarnya bertujuan baik untuk mengendalikan harga. Namun, lemahnya sosialisasi membuat banyak pengecer bingung dan terpaksa berhenti berjualan, menyebabkan pasokan LPG subsidi tersendat di tingkat konsumen.
“Jika benar tidak ada kelangkaan, mengapa antrean panjang terjadi di berbagai daerah? Fakta di lapangan menunjukkan rakyat kesulitan mendapatkan LPG 3 kg,” lanjutnya.
Kebijakan Dipertanyakan, Kuota Justru Dikurangi
Data menunjukkan realisasi penyaluran LPG 3 kg di Jakarta pada 2024 mencapai 414.134 metrik ton (MT), tetapi pemerintah justru menurunkan kuota menjadi 407.555 MT untuk 2025. Muh Haris menilai pengurangan ini kontraproduktif dan berpotensi memperburuk kelangkaan.
Ia juga menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menyebut tidak ada kelangkaan, hanya pembatasan pembelian. “Kenyataannya, banyak masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG. Bahkan, beberapa pelaku usaha mikro sampai menghentikan produksi karena stok gas habis,” ujarnya.
Muh Haris mengajukan empat langkah strategis agar masyarakat tidak semakin terbebani:
1.Sesuaikan kuota dengan kebutuhan riil – Pemangkasan kuota harus dievaluasi agar tidak memicu kepanikan dan spekulasi di pasar.
2.Evaluasi sistem distribusi – Jika kebijakan distribusi eksklusif melalui pangkalan resmi justru menyulitkan, diperlukan mekanisme yang lebih fleksibel.
3.Perketat pengawasan harga – Pemerintah harus memastikan harga tetap stabil dan tidak dimanfaatkan spekulan.
4.Gencarkan sosialisasi – Edukasi kepada masyarakat dan pengecer sangat penting agar kebijakan baru tidak menimbulkan kebingungan.
Muh Haris menegaskan DPR akan segera meminta klarifikasi dari PT Pertamina dan Kementerian ESDM mengenai langkah konkret yang telah diambil untuk mengatasi masalah ini.
“Kami tidak akan diam. Pemerintah harus memastikan kebijakan ini benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan malah menyulitkan mereka,” pungkasnya.
Jika kelangkaan ini terus berlarut, dampaknya akan luas bagi ekonomi rumah tangga dan usaha kecil yang bergantung pada LPG 3 kg. Pemerintah didesak bertindak cepat sebelum kondisi semakin parah.