Semarang, Siber24jam.com – Warga Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, khususnya di kawasan Perumahan Felicity,...
Bogor, Siber24jam.com – Anggaran publikasi media di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor menjadi sorotan tajam setelah dilaporkan tidak mampu mengakomodir seluruh permohonan kerja sama dari media yang diajukan pada tahun 2024. Dari sekitar 60 media yang mengajukan permohonan, hanya sebagian kecil yang dapat diakomodir akibat keterbatasan anggaran.
Asep, salah satu staf di Setda Kabupaten Bogor, menjelaskan bahwa anggaran yang tersedia sangat terbatas, sehingga prioritas diberikan hanya kepada beberapa media.
“Untuk tahun ini, kami mohon maaf karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk mengakomodir semua media. Hanya beberapa saja yang bisa kami prioritaskan,” ungkap Asep saat ditemui di Kantor Setda Kabupaten Bogor, Selasa (24/12/2024).
Setiap media yang berhasil mendapatkan kerja sama menerima dana sebesar Rp 1 juta per tahun setelah dipotong pajak. Namun, jumlah tersebut dianggap tidak cukup untuk memenuhi seluruh permohonan, meskipun pengajuan sudah dilakukan sejak awal tahun 2024.
Sikap Setda ini menuai kritik keras dari Ketua Front Rakyat Revolusi Anti-Korupsi (FRRAK), Duel Syamson, yang mempertanyakan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana sebesar Rp 60 juta untuk mendukung seluruh media.
“Anggaran Kabupaten Bogor mencapai triliunan. Tetapi untuk mendukung publikasi, yang merupakan pilar penting dalam menyampaikan informasi kepada rakyat, mereka tidak mampu menyediakan Rp 60 juta. Ironisnya, mereka sering mengadakan acara dengan anggaran ratusan juta yang dampaknya kecil bagi masyarakat,” tegas Duel Syamson.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
“Semua kebijakan, termasuk alokasi anggaran, harus transparan dan akuntabel. Publikasi media adalah kebutuhan esensial untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang relevan dan berkualitas,” tambahnya.
Kasus ini menjadi pengingat bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan pengelolaan anggaran secara transparan dan memastikan komunikasi yang efektif melalui media massa sebagai bagian dari pelayanan publik.
Berita Lainnya
Tags: Kantor Setda Kabupaten Bogor Kekurangan Anggaran untuk Publikasi Kinerja