Siber24jam.com – Jakarta, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk memperkuat...
Bogor, Siber24jam.com – 12 November 2024. Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pabrik pemotongan dan pengemasan tisu yang sedang dibangun di kawasan Gunung Sindur. Hal ini menyusul laporan dari warga setempat yang tergabung dalam Forum Diskusi Warga Cendekia-Madani, yang menolak pembangunan pabrik tersebut karena dinilai melanggar ketentuan tata ruang wilayah.
KH Achmad Yaudin Sogir, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, menyatakan pihaknya akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap peraturan tata ruang. “Jika terbukti melanggar ketentuan RTRW, kami akan segera berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Bogor untuk penindakan lebih lanjut,” tegas KH Achmad Yaudin Sogir.
Dalam aksi damai yang dilaksanakan oleh warga hari ini di depan Kantor Bupati Bogor, perwakilan Forum Diskusi Warga Cendekia-Madani menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah daerah. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah permintaan pencabutan izin lintas proyek yang diberikan kepada PT. Sinergi Berkah Berkarya tanpa melibatkan warga sekitar.
Forum Diskusi Warga Cendekia-Madani juga meminta pemerintah untuk meninjau ulang izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan atas nama perusahaan tersebut. Menurut warga, jenis usaha yang tertera pada izin PBG adalah gudang penyimpanan, namun realitas di lapangan menunjukkan rencana pabrik yang memproduksi dan mengemas tisu.
Selain itu, warga juga mengeluhkan tindakan intimidasi yang diduga dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap warga yang menyuarakan penolakan pembangunan pabrik tersebut. Aksi damai ini dihadiri sekitar 500 peserta, yang mendesak pemerintah daerah untuk segera menghentikan proyek tersebut demi menjaga ketenangan dan keamanan lingkungan permukiman.
“Harapan kami, Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor dapat mendengarkan aspirasi kami dan memastikan bahwa kebijakan tata ruang tidak dilanggar demi kepentingan industri yang merugikan masyarakat,” ujar seorang warga yang turut dalam aksi tersebut.
Aksi ini menunjukkan tingginya perhatian warga terhadap pembangunan yang berdampak langsung pada lingkungan pemukiman mereka. Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor berjanji akan terus memantau dan mengawal kasus ini agar sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.