Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor Genjot Penyelesaian Fasos Fasum dalam 100 Hari Kerja

Bogor, Siber24jam.com – Rabu 02 Oktober 2024. Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, yang dipimpin oleh Ketua Komisi Ipeck dan Wakil Ketua Komisi KH Achmad Yaudin Sogir, mengadakan rapat penting dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, termasuk Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Rapat ini dihadiri oleh kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, serta jajaran staf terkait. Agenda utama pertemuan ini adalah membahas masalah penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) dari perumahan kepada pemerintah Kabupaten Bogor.

 

Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa dari total 1.444 perumahan di Kabupaten Bogor, baru sekitar 20 persen yang sudah menyerahkan fasos fasum secara fisik. Sementara itu, berita acara serah terima (BASTA) baru mencapai sekitar 10 persen dari jumlah keseluruhan perumahan yang ada.

 

Menurut Wakil Ketua Komisi 1, KH Achmad Yaudin Sogir, capaian ini masih jauh dari target yang diharapkan. “Capaian penyerahan fasos fasum ini belum sesuai dengan target yang kami tetapkan. Maka dari itu, Komisi 1 akan mendorong agar masalah ini segera diselesaikan, mulai dari hulu hingga hilir. Ini menyangkut aset yang harus dikelola dan dirawat untuk kemanfaatan masyarakat Kabupaten Bogor,” tegasnya.

 

Ketua Komisi 1 juga menambahkan bahwa Komisi 1 siap membantu para pengembang yang mengalami kesulitan dalam proses penyerahan fasos fasum. “Jika ada kendala dalam penyerahan, kami dari Komisi 1 akan membantu para pengembang. Karena banyak fasos fasum yang terlantar dan ditinggalkan oleh pengembangnya. Kami akan segera memproses pensertifikatan lahan fasos fasum ini bekerja sama dengan Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor,” ungkapnya.

 

KH Achmad Yaudin Sogir menargetkan bahwa seluruh fasos fasum di Kabupaten Bogor harus selesai penyerahannya dalam dua tahun ke depan. “Kami akan mengejar para pengembang yang belum menyerahkan haknya kepada pemerintah. Jika perlu, kami akan memberikan sanksi administratif berupa pemblokiran izin bagi pengembang yang tidak menyerahkan fasos fasum kepada pemerintah,” ujarnya dengan tegas.

 

KH Achmad Yaudin Sogir juga menyoroti keluhan dari warga perumahan yang sering mengadukan masalah fasilitas jalan yang rusak. “Banyak warga perumahan yang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak. Pemerintah tidak bisa memperbaiki jalan tersebut jika fasos fasum belum diserahkan kepada pemerintah. Ini merupakan asas keadilan yang harus diterapkan, di mana pembangunan harus merata, baik di perkampungan maupun di komplek perumahan,” jelasnya.

 

Ia juga berkomitmen untuk memperjuangkan agar semua perumahan di Kabupaten Bogor mendapat bantuan infrastruktur, termasuk jalan lingkungan perumahan. “Karena warga perumahan juga membayar pajak kepada pemerintah, mereka berhak mendapatkan fasilitas yang sama,” tambahnya.

 

Tak hanya itu, KH Achmad Yaudin Sogir juga mengimbau kepada penghuni perumahan terkait ketersediaan cadangan lahan makam di 35 kecamatan di Kabupaten Bogor. “Sepanjang lahan tersebut merupakan Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik Pemda, maka warga perumahan dapat dimakamkan secara gratis tanpa pungutan biaya apapun dari pemerintah,” katanya.

 

Sebagai wakil rakyat sekaligus tokoh agama, KH Achmad Yaudin Sogir menegaskan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan aspirasi warga, baik di perumahan maupun perkampungan. “Kami di Komisi 1 akan terus mengawal dan memperjuangkan setiap aspirasi yang datang dari masyarakat. Semua warga, baik yang tinggal di perkampungan maupun di perumahan, harus mendapatkan haknya secara adil,” tutupnya.

Berita Lainnya

• 

  Pos Satgas Yonif 642 Kapuas Bantu Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Distrik Yamor Kaimana