Jakarta, Siber24jam.com – Di tengah masifnya digitalisasi bisnis, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah...
Jakarta, Siber24jam.com – Gertakan Ilham Bintang, mantan Ketua Dewan Penasihat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), mengenai kemungkinan menempuh jalur hukum terkait kerjasama Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang disponsori Forum Humas BUMN, ditanggapi dengan dingin oleh Kuasa Hukum PWI Pusat, HMU Kurniadi, SH., MH. Dalam pernyataannya kepada wartawan di Gedung Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, pada Selasa, 6 Agustus 2024, Kurniadi menegaskan, “Ini negara hukum. Apabila ada perbuatan pidana silahkan dilaporkan. Gak perlu gertak-gertakan.”
Kurniadi menjelaskan bahwa dugaan penyimpangan dalam Program UKW yang disponsori Forum Humas BUMN telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryo Tienmar, yang tidak menemukan penyimpangan material dan signifikan. Selain itu, dalam rapat pleno PWI Pusat pada 27 Juni 2024, disimpulkan bahwa kegiatan tersebut telah dipertanggungjawabkan secara lengkap. “Kegiatan UKW sudah selesai dipertanggungjawabkan,” kata Kurniadi.
Kurniadi juga menanggapi tuduhan adanya tindak pidana korupsi dalam kegiatan tersebut dengan kritik. Ia menyatakan bahwa pendanaan UKW bukan berasal dari keuangan negara atau hibah kementerian BUMN, melainkan dari dana sponsorship. “Pembiayaan program UKW tersebut berasal dari dana sponsorship. Ini murni kerjasama profesional. Ada prestasi dan kontraprestasinya,” jelasnya. Kurniadi menambahkan, “Ironis apabila tidak paham.”
Sebelumnya, Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, melaporkan Wilson Lalengke dan Yusuf Rizal ke Polda Metro Jaya pada 20 Mei 2024, terkait tuduhan yang mereka lontarkan di media sosial. Proses pemeriksaan laporan tersebut sedang berlangsung dan diperkirakan akan memasuki tahap penyidikan. “Semoga tidak terlalu lama lagi laporan saya akan selesai,” ujar Hendry.
Hendry menduga tuduhan terhadap PWI merupakan upaya terselubung untuk menyingkirkan Ketua Umum PWI Pusat yang terpilih dalam Kongres PWI 2023. “Kalau mau mengganti Ketum, tunggu Kongres PWI tahun 2028. Jangan karena perbedaan politik pasca pilpres dicari-cari alasan mendongkel Ketua Umum PWI Pusat,” tegas Hendry Ch Bangun.