Babakan Madang Siber24jam.com — Rudy Susmanto bersama Kapolres Bogor meninjau langsung jalur yang akan dilalui dalam...
JAKARTA, Siber24jam.com – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, memimpin rapat koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Pemda Provinsi Papua Tengah untuk membahas penyesuaian luas gedung kantor Gubernur, DPRP, dan MRP Provinsi Papua Tengah. Rapat yang diselenggarakan secara daring ini berlangsung beberapa waktu lalu.
Dalam rilis yang diterima redaksi pada Selasa (2/7/2024), rapat tersebut dihadiri oleh Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR, Direktur Sistem Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian PUPR, Plh. Direktur SUPD II, perwakilan Ditjen Otonomi Daerah, perwakilan Ditjen Keuangan Daerah, serta Pj. Sekda dan Kepala Bappeda Provinsi Papua Tengah.
Beberapa hal yang didiskusikan dalam rapat ini antara lain usulan melalui Surat Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 600.1.15/626/SET tanggal 22 Mei 2024 tentang Rencana Program Pembangunan Gedung Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Selain itu, Audiensi Pj. Gubernur Papua Tengah kepada Kementerian PUPR pada tanggal 13 Juni 2024 mengusulkan penambahan ruangan berdasarkan analisa perhitungan kebutuhan ruang dan struktur organisasi mendatang. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan perhitungan personil dan luasan dengan rincian sebagai berikut: kantor gubernur mengalami penambahan 343 personil dan penambahan luas 1.654 m²; gedung DPRP mengalami penurunan 143 personil dan penurunan luas 310 m²; serta gedung MRP mengalami penambahan 25 personil dan penambahan luas 261 m².
Kementerian PUPR menyampaikan bahwa masterplan masih dalam tahap revisi sehingga pengembangan gedung masih dimungkinkan, namun harus tetap menjaga Garis Sempadan Bangunan (GSB). Oleh karena itu, diperlukan kepastian untuk pengembangan organisasi dalam jangka waktu lima tahun mendatang.
Saat ini, Kementerian PUPR sedang melakukan verifikasi ulang untuk perencanaan teknis tiga gedung kantor utama di Provinsi Papua Tengah. Proses ini sudah memasuki tahap prakualifikasi dan direncanakan akan dilakukan tanda tangan kontrak pada Juli hingga Agustus 2024.
Sebagai tindak lanjut pertemuan, akan dilaksanakan verifikasi ulang program ruang DOB Papua pada 27 Juni 2024 dengan mengundang Pemerintah Provinsi di empat DOB Papua untuk menyepakati luasan gedung kantor yang akan dibangun berdasarkan peraturan gubernur tentang SOTK atau ketentuan perundang-undangan lainnya.