PRINGSEWU Siber24jam.com – Tekad menjadikan Pekon Patoman sebagai desa yang mandiri dan berdaulat di bidang...
Siber24jam.com – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menjadi salah satu pembicara pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tema “Reformasi Sektor Energi untuk Mendukung Transisi Energi Guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Indonesia” di Hotel Sutasoma beberapa waktu lalu.
Dalam rilis yang diterima redaksi pada Selasa (30/1), FGD tersebut digelar oleh Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), sebuah lembaga nirlaba yang fokus pada pengkajian dan pengembangan energi dan sumber daya alam. Kegiatan ini bertujuan memberikan dorongan kepada daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis melalui transisi energi dari penggunaan energi fosil ke energi terbarukan. Peran aktif kepala daerah dianggap krusial dalam mengimplementasikan strategi transisi energi, memahami kebutuhan spesifik daerah, sumber daya lokal, dan dinamika sosial-ekonomi.
Restuardy Daud menyoroti urgensi transisi energi, termasuk mandat aturan perundangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan peraturan turunannya. Selain itu, ia menggarisbawahi kondisi perubahan iklim ekstrem, dampaknya terhadap sektor-sektor vital seperti pertanian, dan perlunya memperhatikan sektor ketahanan energi.
Sektor energi, yang menyumbang hampir 90% emisi CO2 secara global, menjadi fokus komitmen Indonesia dalam Nationally Determined Contributions (NDC). Restuardy juga mencermati empat pilar teknologi dalam strategi transisi energi, yaitu efisiensi energi, elektrifikasi, sumber energi rendah karbon, dan penyerapan karbon.
Berbicara mengenai perkembangan kebijakan sektor energi, Restuardy menyoroti langkah-langkah sejak tahun 1981-1991 hingga pembentukan Just Energy Transition Partnership (JETP) pada November 2023. Pemerintah daerah diimbau berperan aktif dalam pencapaian target transisi energi melalui penyusunan Rencana Umum Energi Daerah.
Beberapa daerah, seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah, telah berinovasi dalam mendukung transisi energi dengan kebijakan transportasi listrik dan desa mandiri energi. Meskipun demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan anggaran provinsi dan dukungan optimal terhadap transisi energi.
Restuardy juga menegaskan perlunya keterlibatan semua pihak untuk mencapai target transisi energi. Peran daerah kabupaten/kota, pertimbangan untuk memperkuat kewenangan di bidang ESDM subbidang EBT, dan wacana penggunaan dana daerah dari hasil Sumber Daya Alam menjadi beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.
Editor: Zakar