Serap Tenaga Serap Tenaga Kerja 12,39 Juta Orang, Sepanjang 2022 Jumlah IKM Melonjak Hingga 4,4 Juta Unit Usaha

Jakarta,Siber24jam.com-  Serap tenaga kerja hingga mencapai 12,39 juta orang,  sepanjang tahun 2022 lalu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) terus melonjak hingga mencapai 4,4 juta unit usaha atau 99,7 persen dari total unit usaha industri di Indonesia.

“Sektor IKM punya peranan yang sangat penting dalam upaya penyerapan tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan. Makanya, melalui beragam program strategis dari Kemenperin,kami berupaya memacu daya saing IKM di semua lini, dari hulu sampai hilir,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, dikutip dari laman kemenperin.go.id, Selasa (10/01/2023).

Reni mengatakan, dari serapan tenaga kerja, sektor IKM telah menyerap tenaga kerja hingga12,39 juta orang atau 66,25 persen dari total tenaga kerja di sektor industri. “Sektor IKM juga telah berkontribusi sebesar 21,37 persen dari total nilai output industri pengolahan,” ujarnya.

Menurut Reni, sepanjang tahun 2022, Ditjen IKMA telah melakukan berbagai program peningkatan daya saing sektor IKM, di antaranya melalui fasilitasi teknologi dan sarana prasarana teknologi, peningkatan kualitas produk dan keahlian pelaku IKM, serta peningkatan akses pasar. “Dalam fasilitasi teknologi, Ditjen IKMA telah memfasilitasi IKM melalui program restrukturisasi, yaitu potongan harga pembelianmesin dan/atau peralatan kepada IKM,” terangnya.

Nilai potongan harga yang diberikan tersebut, kata Reni, yakni sebesar 25 persen  dari harga pembelian untuk mesin atau peralatan buatan luar negeri. Selanjutnya, potongan sebesar 40 persen dari harga pembelian untuk mesin atau peralatan buatan dalam negeri. Sebanyak 99 pelaku IKM telah mendapatkan program restrukturisasi mesin atau peralatan pada 2022.

“Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, program restrukturisasi ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi IKM sebesar 103% sehingga kinerja usahanya dapat meningkat,” papar Reni.

Dalam upaya peningkatan kualitas produk dan keahlian pelaku IKM, Ditjen IKMA, kata Reni, telah memfasilitasi desain kemasan dan merek bagi IKM kepada 189 IKM, meningkat dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 100 IKM. Selain itu, Ditjen IKMA memberikan bantuan cetak kemasan kepada 71 IKM.

“Ada pula fasilitasi sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point(HACCP) kepada 29 IKM pangan, dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual melalui Klinik Kekayaan Intelektual Ditjen IKMA untuk 497 merek,”sebutnya.

Sementara itu, hingga akhir triwulan III – 2022, terdapat 4.202 IKM yang telah bergabung dalam program e-Smart IKM, dan 839 IKM berhasil onboarding di marketplace melalui program tersebut. Sebanyak 12 IKM di antaranya juga telah menerapkan teknologi 4.0 pada lini produksi.

“Salah satu pilot project penerapan teknologi 4.0 pada lini produksi dilakukan oleh IKM pangan yang mengimplementasikan cloud computing, big data & Artificial Intelligent untuk meningkatkan kualitas bahan baku, efisiensi proses produksi dan forecast tren penjualan produk,” terang Reni.

Setelah bergabung di e-Smart IKM, kata Reni, IKM berhak mendapatkan pembinaan workshop literasi digital, digital marketing, onboarding pemasaran digital, optimisasi e-commerce dan pengembangan bisnis. “Dalam mendukung IKM dapat onboarding ke marketplace, Ditjen IKMA menyinergikan program e-smart IKM dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI),”ungkapnya.

Sebagai strategi peningkatan akses pasar, Ditjen IKMA juga memfasilitasi IKM khususnya untuk produk inovatif yang belum dikenal secara luas untuk mengikuti pameran-pameran kelas internasional.

“Langkah ini kami ambil sebagai bagian dari pembinaan, dimana dalam event ini kami berkesempatan untuk memberikan pengalaman langsung kepada para pelaku IKM untuk merasakan antusiasme masyarakat sekaligus memperluas jejaring bisnis mereka,”ungkap Reni menutupi. ***

 

Editor : Mochamad Yusuf

Berita Lainnya

• 

  Pemkab Bogor Raih Opini Kualitas Tertinggi dalam Pelayanan Publik Tahun 2023