BOGOR, Kamis, 22 Oktober 2026 Siber24jam.com — Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas tidak dapat...
BOGOR, Kamis, 22 Oktober 2026 Siber24jam.com — Peringatan Hari Santri Nasional harus menjadi momentum memperkuat kualitas pendidikan, membangun integritas kehidupan politik, dan menyiapkan generasi muda yang mampu menjawab tantangan Indonesia menuju 2045.
Ketua DPC PKB Kabupaten Bogor sekaligus anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi PKB, Edwin Sumarga, menjadi salah satu tokoh yang relevan dalam pembahasan penguatan peran santri di bidang pendidikan, kebangsaan, dan pembangunan daerah.
“Bagi saya, Hari Santri bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi momentum untuk mengukur sejauh mana nilai perjuangan para ulama dan santri diteruskan dalam kehidupan sekarang. Santri harus memiliki ilmu yang luas, akhlak yang kuat, dan keberanian memperjuangkan kebenaran. Di bidang politik, nilai amanah dan kejujuran harus menjadi prinsip utama, bukan sekadar slogan,” ungkap Edwin.
Secara historis, Hari Santri berkaitan dengan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 yang menjadi bagian penting dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penetapan Hari Santri melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 merupakan pengakuan negara terhadap kontribusi ulama dan kalangan pesantren dalam perjalanan bangsa.
Namun, perjuangan pada masa kini membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Kemerdekaan politik harus diikuti dengan kemajuan pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, pemerataan kesempatan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dalam perspektif Islam, Al-Qur’an Surah Al-Mujadilah ayat 11 menerangkan bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Pesan tersebut menempatkan ilmu sebagai fondasi penting bagi kemajuan manusia. Keimanan dan pengetahuan perlu berjalan beriringan agar kecerdasan menghasilkan kemaslahatan, bukan penyalahgunaan kemampuan.
Bagi Kabupaten Bogor, penguatan pendidikan pesantren perlu diterjemahkan melalui akses belajar yang semakin luas, peningkatan kompetensi pendidik, fasilitas pendidikan yang layak, serta kesempatan bagi santri untuk mengembangkan keterampilan di bidang teknologi dan ekonomi.
Edwin, dalam draf pandangan yang sama, juga dapat menekankan hubungan antara nilai pesantren dan tanggung jawab pejabat publik.
“Pesantren mengajarkan bahwa ilmu harus melahirkan adab dan bahwa amanah harus dibuktikan melalui tindakan. Karena itu, pejabat publik harus berani mempertanggungjawabkan kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat. Ukuran keberhasilan bukan hanya program yang diumumkan, melainkan manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat,” tambahnya.
Pandangan tersebut relevan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan pelayanan yang adil merupakan syarat agar pembangunan memperoleh kepercayaan masyarakat.
Sebagai anggota legislatif, fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan publik berjalan sesuai peraturan serta menjawab kebutuhan masyarakat. Dukungan terhadap pesantren pun perlu dilaksanakan secara terukur, transparan, dan berkelanjutan.
Hari Santri Nasional 2026 mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”. Tema ini menegaskan bahwa santri tidak hanya berperan sebagai pewaris tradisi keagamaan, tetapi juga dapat menjadi penggerak inovasi, pendidikan, ekonomi, dan kehidupan kebangsaan.
Indonesia Emas 2045 tidak cukup diwujudkan melalui pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Bangsa ini membutuhkan manusia yang berilmu, berintegritas, menghormati hukum, serta berani menolak korupsi dan ketidakadilan.
Dengan demikian, semangat Hari Santri perlu diwujudkan melalui kerja nyata: memperkuat pendidikan, membangun politik yang bermartabat, dan memastikan setiap kebijakan publik berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Berita Lainnya
Tags: Edwin Sumarga