CIBINONG, Siber24jam.com – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara mendorong Institut Teknologi dan Bisnis Visi...
siber24jam.com Jakarta – Polemik mencuat setelah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Transformasi Polri yang kabarnya tidak mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut menuai gelombang kritik, salah satunya datang dari Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, yang secara tegas mendesak Kapolri segera mengundurkan diri.
Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan melalui pesan WhatsApp kepada jaringan media nasional, Senin (29/9/2025), alumnus PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu menilai kebijakan Kapolri sebagai tindakan “memalukan” dan bahkan berpotensi ditafsirkan sebagai bentuk pembangkangan terhadap Presiden.
“Sudah cukup. Kita tidak boleh membiarkan reputasi bangsa ini semakin tercoreng oleh pejabat kepolisian yang tidak profesional, ambisius, pembangkang, serta hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya,” tegas Wilson.
Kritik ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap integritas dan akuntabilitas lembaga kepolisian, terlebih setelah berbagai skandal penegakan hukum yang melibatkan aparat kepolisian dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Wilson, kegagalan pejabat tinggi Polri menindak pelanggaran bawahan tidak hanya memperburuk citra institusi, tetapi juga merugikan kepentingan negara.
Ia juga mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya. “Orang ini telah mempermalukan seluruh bangsa. Sudah saatnya Presiden menunjukkan kepemimpinan yang tegas dengan memberhentikan yang bersangkutan. Reformasi Polri harus dimulai dari pucuk pimpinan yang benar-benar menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara baik, benar, dan jujur,” tambahnya.
Kontroversi pembentukan Tim Transformasi Polri yang ditolak Presiden ini dinilai semakin memperkuat tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Selain itu, desakan publik agar Presiden mengambil langkah konkret diyakini menjadi momentum penting dalam mendorong reformasi menyeluruh di tubuh kepolisian.
(TIM/Red)