Siber24jam.com, JAKARTA — Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana...
BOGOR, siber24jam.com – Pemandangan memilukan masih mewarnai dunia pendidikan di Kabupaten Bogor. Para siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Raudhatul Falah di Kampung Jambu, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, terpaksa mengikuti proses belajar mengajar dengan duduk di lantai. Minimnya sarana dan prasarana, khususnya meja dan kursi belajar, menjadi persoalan mendasar yang hingga kini belum terselesaikan.
Meski MTs tersebut berada di bawah naungan Kementerian Agama, kondisi fasilitas yang memprihatinkan ini seolah luput dari perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Padahal, daerah ini dikenal memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, KH Achmad Yaudin Sogir, mengecam keras kondisi tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk kelalaian pemerintah dalam menjamin keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Ini tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Bogor. Di tengah klaim keberhasilan pembangunan dengan anggaran triliunan rupiah, masih ada anak-anak di pelosok Bogor yang belajar tanpa meja, duduk langsung di lantai. Ini bukan sekadar persoalan teknis atau anggaran, ini tentang moralitas kebijakan dan keberpihakan terhadap masa depan generasi bangsa,” tegas KH Achmad Yaudin Sogir kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).
KH Sogir menekankan bahwa hak atas pendidikan yang layak merupakan bagian dari amanah konstitusi, tanpa diskriminasi terhadap status sekolah — apakah negeri atau swasta, di bawah Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama.
“Lembaga pendidikan berbasis keagamaan jangan terus-menerus diperlakukan sebagai anak tiri. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjamin pemerataan akses pendidikan, termasuk madrasah-madrasah swasta yang menjadi benteng moral dan spiritual masyarakat,” ujarnya.
KH Sogir yang juga tokoh agama di Bogor menyatakan bahwa pendidikan agama harus menjadi perhatian serius, mengingat pengetahuan agama merupakan pondasi utama dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa.
“Komisi IV sebagai leading sector bidang pendidikan di DPRD harus memperjuangkan hak pendidikan berbasis agama. Ini penting, karena pendidikan agama bukan sekadar pengetahuan, tapi fondasi nilai moral dan akhlak yang menentukan arah masa depan bangsa,” ucapnya menambahkan.
Ia pun menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, hingga instansi teknis lainnya agar penyediaan sarana prasarana pendidikan menjadi prioritas utama, tidak hanya di pusat kota, tetapi juga hingga ke wilayah terpencil seperti Kampung Jambu.
“Anak-anak di Kampung Jambu punya mimpi, punya hak yang sama untuk meraih masa depan. Jangan biarkan mereka belajar dengan kondisi yang tidak manusiawi. Kalau kita abai hari ini, kita sedang mempertaruhkan nasib bangsa di masa depan,” pungkasnya dengan nada tegas.
Kondisi ini menjadi catatan penting dan mendesak bagi Pemerintah Kabupaten Bogor agar tidak hanya fokus pada proyek pembangunan berskala besar, tetapi juga menaruh perhatian serius terhadap kebutuhan dasar pendidikan. Sebab, pembangunan sejati bukan hanya diukur dari beton dan aspal, melainkan dari kualitas sumber daya manusia yang dibentuk sejak dini melalui pendidikan yang layak dan bermartabat.
Berita Lainnya
Tags: KH Achmad Yaudin Sogir, MTs Raudhatul Falah, Pemkab Bogor