BOGOR Siber24jam.com – Ketua Bogor Media Siber Network (BMSN), PJK Sofwan Ali, menilai Pemerintah Provinsi...
Jakarta, Siber24jam.com – Dr. Dian Assafri Nasa’i, seorang akademisi dan pemerhati kebijakan publik, mengusulkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diterima pada tahun 2024 menjalani pendidikan militer serta dibekali dengan materi akademik dan pembinaan rohani sebelum mulai bekerja.
Menurut Dian, langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa para aparatur negara memiliki integritas, disiplin, serta mental yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Ia menekankan bahwa penerimaan pegawai negeri harus bebas dari praktik suap, titipan, dan kecurangan agar aparatur yang dihasilkan benar-benar profesional serta berkomitmen pada kepentingan bangsa dan negara.
“CPNS dan PPPK yang diterima tahun ini sebaiknya tidak langsung bekerja, tetapi terlebih dahulu mengikuti pendidikan militer, dibekali akademik, serta diberikan pembinaan rohani. Ini penting agar mereka menjadi abdi negara yang jujur, tidak korupsi, dan memiliki dedikasi tinggi,” ujar Dian Assafri Nasa’i.(12/3/2024)
Ia juga menyoroti pentingnya proses seleksi yang bersih dan transparan, sehingga pegawai yang direkrut benar-benar berdasarkan kapabilitas dan moralitas yang baik.
“Bagaimana jika dalam penerimaan ada yang tidak jujur dan tidak bermoral? Maka hendaknya mereka dibekali dulu di pendidikan militer. Tidak adil jika seseorang hanya ikut tes, dinyatakan lulus, dan langsung bekerja tanpa ada pembentukan karakter yang lebih mendalam,” tambahnya.
Senada dengan itu, Ketua Front Rakyat Revolusioner Anti-Korupsi (FRRAK), Duel Syamson Sambarnyawa, SH, MH, turut mendukung gagasan tersebut. Ia menilai bahwa pendidikan militer dan pembinaan akademik sangat relevan untuk menciptakan aparatur yang bersih dan berintegritas.
“Kita perlu menciptakan birokrasi yang bebas dari korupsi. Pendidikan militer bisa menjadi salah satu cara untuk membentuk mental para abdi negara agar tidak tergoda dengan praktik koruptif yang merugikan masyarakat,” ujar Duel Syamson.
Usulan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Penulis : Zakar