Kongkalikong Aggota DPRD Biaya Kampanye dan Pengabdian

Siber24jam.com – Tim siber 24 jam berhasil menggali informasi dari beberapa anggota DPRD. Kenapa berkeinginan untuk menjadi anggota DPRD, dan yang sudah jadi berkeinginan untuk terus duduk, apa bila perlu seumur hidup menjadi anggota DPRD. Dengan ini kami sajikan keterangan yang bisa dihimpun. Ada yang memang banyak kongkolikong, namun ada juga yang jujur. Namun sulit sekali mencari yang benar-benar mengabdi. Sistem pemerintahan kita saat ini memang sangat memungkinkan peluang-peluang kongkalikong di semua level. Semuanya berawal dari besarnya biaya operasional menjadi anggota dewan yang membuat semua calon berjuang dan menghabiskan banyak uang agar mendapat suara dan menjadi anggota dewan.

“Untuk dewan kabupaten atau daerah, paling tidak harus menyiapkan biaya sekitar 1 miliar dari awal kampanye sampai hari pemungutan suara. Nah, biaya tersebut sangatlah besar bagi calon-calon di daerah karena pendapatan di daerah kabupaten banyak berasal dari petani dan nelayan. Ada beberapa calon yang memang pengusaha lokal.”

“Dengan besarnya biaya tersebut, jika menjadi anggota dewan juga tidak akan bisa mengembalikan semua biaya tersebut hanya dengan mengandalkan gaji. Pasalnya, gaji anggota dewan di daerah kabupaten sekitar 30 juta sudah termasuk semua fasilitas, gaji pokok, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Belum lagi gaji tersebut dipotong oleh fraksi, sehingga anggota dewan hanya mendapat gaji bersih sekitar 15 juta setiap bulannya. Pertanyaannya, apakah itu cukup untuk membiayai konstituennya? Karena jika sudah menjadi anggota dewan, tidak ada yang namanya tidak ada bila tim sukses berkunjung ke rumah. Dengan alasan apapun, harus diberi paket tidak hanya uang rokok.”

“Ketidakcukupan pendapatan anggota dewan itulah yang membuat mereka mencari tambahan lainnya, seperti mencari proyek yang bisa dikerjakan atau dijual ke kontraktor. Tentu mendapatkan proyek itu tidaklah gratis dan tidaklah mudah. Pasti diperlukan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Dinas juga ditargetkan oleh bupati agar semua tender dikondisikan, dalam arti bahwa dewan tidak dapat proyek jika tidak memberikan 10 sampai 15% dari nilai proyek tersebut.”

“Jika ini terjadi, di mana harkat dan martabat dewan? Kalau sudah menundukkan diri dan takluk pada eksekutif karena mengharapkan mendapatkan proyek, bagaimana seorang dewan bisa memperjuangkan aspirasi di wilayah pemilihnya jika sudah terlibat dalam proyek yang tidak bisa berbuat apa-apa karena terikat dengan eksekutif? Tentu, ketika pembahasan APBD tiba, seorang anggota dewan sudah tidak dipandang lagi oleh dinas-dinas yang pernah dia mintai proyek.”

“Dengan adanya dewan mendapatkan proyek dengan syarat tersebut, tentu ketika pembahasan anggaran baik tingkat komisi maupun panitia anggaran tidaklah gratis. Di sinilah terjadi tawar-menawar agar semua berjalan sesuai rencana, saling menguntungkan.”

“Ini semua berjalan seperti roda berputar dari tahun ke tahun, siapapun dia dewannya, dari partai apapun sama. Dan ini sulit untuk disalahkan karena undang-undang kita menyarankan kita harus mengeluarkan biaya besar dengan adanya pemilihan langsung seperti sekarang.”

“Berbeda jika bupati dipilih oleh anggota dewan, hanya lingkup itulah yang menjadi target kongkalikong, dinilai biaya pemilihan langsung. Sulit sekali menemukan anggota dewan yang benar-benar memperjuangkan rakyat, dan menghindari kongkalikong itu. Karena kebanyakan anggota dewan daerah menjual suara, menjual SK istrinya, menjual kebun, untuk biaya kampanye. Maka, ketika sudah terpilih, tidak bisa dihindari mencari tambahan untuk mengembalikan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan.” Tutup Beberapa Anggota DPRD menceritakan pengalamanya.

 

Sumber Gambar: Koran Tempo/Bhirawa Online

 

Penulis: Zakar

Berita Lainnya

• 

  Babinsa Wonodadi Aktif Dampingi Posyandu, Dorong Percepatan Penanganan Stunting di Blitar

Tags: Kongkalikong Aggota DPRD Biaya Kampanye dan Pengabdian