Update

Kepala Daerah se-Jabar, Tandatangani Kesepakatan Pendanaan Pilkada Serentak 2024

Bandung, Siber24jam.com – Kepala Daerah Bupati dan Walikota se-Jawa Barat (Jabar) bersama Gubernur Jabar menandatangani kesepakatan bersama komponen pendanaan bersama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Penandatanganan naskah kesepakatan bersama tentang komponen pendanaan bersama pada Pilkada serentak tahun 2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten kota se-Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate, Rabu (21/06/2023).

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jabar, Bupati dan Walikota se-Jabar, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jabar, Ketua KPU Prov Jabar, Ketua Bawaslu Prov Jabar.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjelaskan ini adalah acara yang sangat penting agar kita selalu kompak dalam memastikan sebuah peristiwa bersejarah tahun depan berjalan dengan baik.

“Maka kita harus memastikan tidak ada dinamika yang tidak perlu, contohnya adalah ketidaklancaran dalam proses kepanitiaan,” tandas Ridwan Kamil.

RK mengungkapkan, pihaknya sudah menghitung ada sembilan komponen yang harus dibiayai, dimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil alih tujuh komponen, dua komponen lainnya oleh pemerintah Kabupaten/Kota itu sendiri.

“Sehingga kami mengeluarkan lebih dari Rp.700-an miliar. Lalu kota kabupaten ada yang Rp. 30 miliar, Rp. 50 miliar, rata-rata di bawah Rp.100 miliar,” ujar Ridwan Kamil.

Ia juga berharap, kondusifitas yang menjadi track record Jawa Barat ini harus terjaga dengan baik. Selama yang dia tahu, penyelenggaraan Pemilu di Jawa Barat tergolong sangat prestatif, maka ini harus dipertahankan dengan sebaik-baiknya.

“Salah satu kuncinya adalah kejelasan aturan dari KPU dan ketegasan dari Bawaslu,” jelasnya.

Ridwan Kamil menyebutkan, ini adalah peta demokrasi yang mahal, jumlah pemilu terbanyak di dunia adalah di Indonesia. Karena selain ada sekitar 500 Bupati, Walikota, Gubernur.

Ada juga partai dan presiden, sekitar 80 ribu Kepala Desa (Kades) di Indonesia juga menggunakan mekanisme Pemilu. Maka selain mahal, ini juga pasti akan melelahkan.

“Konsekuensi mahalnya bahwa demokrasi ini harus dijawab dengan kelancaran, tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Saya berdoa, mudah-mudahan terpilih pemimpin-pemimpin berkualitas,” tandasnya.

Berita Lainnya

Tags: , , , , , , ,

Update News

Diskominfo Kenalkan Dunia Penyiaran kepada Pelajar Lewat OB Van Teman FM Goes to School

CISEENG, Siber24jam.com – Atas arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten...

Maling Lebih Cepat dari Panen, Petani Putih Doh Gigit Jari: Pisang Tinggal Kenangan

TANGGAMUS, Siber24jam.com – Nasib apes dialami seorang petani di Pekon Putih Doh, Kecamatan Cukuh Balak,...

BMSN Dorong DKI Ikuti Jejak KDM, Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Dinilai Dongkrak Pendapatan Daerah

BOGOR, Siber24jam.com – Ketua Bogor Media Siber Network (BMSN), PJK Sofwan Ali, menilai Pemerintah Provinsi...

Dituding Gusur dan Intimidasi, PT PMC: Kami Kedepankan Mediasi, Relokasi, Ganti Rugi

Siber24jam.com, BOGOR – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Desa Sukajaya di Kecamatan...