Update

Dewan Masjid Indonesia Sampaikan Ini, Soal Sarpras Baitul Faidzin Cibinong

Bogor, Siber24jam.com – Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Bogor, H. Tubagus Irwan kurniawan buka suara terkait buruknya fasilitas sarana prasarana (Sarpras) Masjid Baitul Faidzin yang menelan anggaran APBD Pemkab Bogor mencapai Rp 24 miliar lebih.

Tubagus Irwan Kurniawan mengatakan, baginya untuk kuat dugaan yang salah dalam revitalisasi masjid Baitul Faidzin terletak di kawasan perkantoran Pemda Cibinong Kabupaten Bogor, yaitu konsultan perencana dan pengawasan maupun pihak kontraktor pelaksana pengerjaan saat itu.

Karena, awalnya saja saat hendak pembangunan di era Plt Bupati Bogor, Hj Nurhayanti itu tidak pernah melibatkan pihak dewan masjid Indonesia Kabupaten Bogor.

“Mereka tidak pernah melibatkan kita saat pelaksanaan kegiatan pembangunan, cuma ketika sosialisasi diawalnya saja. Selanjutnya kami tidak tahu apa-apa,” ujar Tubagus Irwan Kurniawan kepada wartawan media ini saat dihubungi melalui sambungan selularnya, Sabtu (13/5/23).

Ia menerangkan, tak dilibatkannya pihak DMI Kabupaten Bogor sendiri, mulai dari pengawasan serta tak adanya laporan mengenai prospek pengerjaan masjid agung yang merupakan sarana ibadah salat kebanggaan masyarakat Bumi Tegar Beriman tersebut.

Parahnya lagi, ia mengaku bahwa Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bogor hanya ditinggalkan begitu saja, ketika saat rapat pertama pembahasan site plan di Dinas PUPR setempat telah dilakukan.

“Ditinggalkan begitu saja kita, dan saat rapat pertama pembahasan site plan di Dinas PUPR bersama salah satu pejabat di instansi tersebut. Dulu itu kan, kita hanya diundang saat rapat sosialisasi saja, waktu itu saya juga sempat sampaikan saat pelaksanaan revitalisasi tolong, untuk ketika pengerjaannya kami dilibatkan sebagai pengawasan dan ada report (Laporan) ke kita, jadi kita tahu juga perkembangannya kan,” bebernya.

Tubagus Irwan ini menjelaskan, saat permintaan dirinya agar dilibatkan saat pembangunan dilakukan, kepada pihak pelaksana pengerjaan ada andil dalam revitalisasi masjid Baitul Faidzin kala itu, dirinya mengaku hanya sekedar dijanjikan semata.

“Awalnya si mereka mengiyakan permintaan kami, tapi pas kesini-sininya tidak ada sama sekali,” terangnya.

Tubagus Irwan menegaskan, untuk itu dirinya sepakat akan adanya seruan dari salah seorang pemuka agama di Bumi Tegar Beriman untuk memanggil para pihak kontraktor pelaksana, konsultan perencana dan pengawas untuk dimintai pertanggung jawabannya mengenai buruknya kondisi dan sarpras yang baru beberapa tahun belakangan telah selesai dikerjakan, tetapi hasilnya sangat tidak memuaskan banyak pihak.

“Saya sepakat dipanggil semua pihak yang terlibat saat revitalisasi masjid Baitul Faidzin itu, agar mereka bisa mengklarifikasi kenapa hasil pembangunan masjid agung kebanggaan masyarakat Kabupaten Bogor progresnya hanya seperti itu meski menghabiskan Rp24 miliar lebih,” tegas dia.

“Ini kan sudah terjadi ya, dan banyak pihak juga yang dikecewakan. Seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan DMI Kabupaten Bogor, karena tidak dilibatkan sepenuhnya, hanya ketika sosialisasinya saja kala itu,” tambahnya dengan nada kekecewaan.

Lebih jauh ia memaparkan, setiap pembangunan masjid agung di daerah, sudah sepatutnya pemerintah daerah beserta kontraktor pelaksana hingga konsultan perencana dan pengawas, bisa bersinergi dengan DMI dan MUI setempat di kala sebuah revitalisasi sarana ibadah berupa masjid dilakukan perbaikan secara keselurahan.

“Harusnya kan bisa bersinergi dengan kita dan MUI setempat, supaya kita juga bisa memberikan masukan,” kesalnya.

Lebih lanjut ia berharap, polemik terkait perihal tersebut bisa diselesai dengan menghasilkan solusi terbaik. Sehingga, masjid Baitul Faidzin dapat direnovasi kembali, sesuai syar’i maupun dengan kelayakan sebuah masjid agung di kabupaten Bogor.

Dia juga menyarankan, mengenai keramik anak tangga menuju tempat sarana berwudhu sudah saatnya tahun ini, masjid agung Baitul Faidzin dapat dilakukan perbaikan lantaran kontur alas keramiknya itu sangat licin bagi setiap jemaahnya yang hendak melakukan kewajiban sebelum mendirikan salat lima (5) waktu.

“Iya ngeri itu keramik yang ada di anak tangga menuju tempat berwudhu bagi para jemaah, karena konturnya yang sangat licin. Kalau ukuran kita yang masih sehat mungkin masih bisa lebih berhati-hati, tapi persoalannya kita bicara yang jemaah lanjut usia (Lansia) gimana itu sangat berbahaya. Dan itu harus juga ada solusi seperti apa nanti diperbaiki oleh pemkab Bogor maupun pihak dewan kemakmuran masjid itu sendiri,” tutupnya.

Sebelumnya, Kondisi memprihatinkan yang terlihat jelas dari bangunan megah masjid Baitul Faidzin yang berlokasi di komplek perkantoran Pemda Kabupaten Bogor, kawasan Cibinong, kini mulai disorot dari kalangan alim ulama.

Pasalnya, hanya dalam kurun waktu dua (2) tahun, kondisi masjid Baitul Faidzin yang selesai dilakukan rehab berat dengan menghabiskan uang pajak dari masyarakat Bumi Tegar Beriman yang nilainya mencapai Rp24 miliar lebih itu kini kondisinya sudah banyak alami kebocoran bagian atap atau plafonnya.

Pengasuh majelis Taklim Al-Ikhbar PWI Kabupaten Bogor, Ust AY Sogir mengatakan, kondisi bangunan masjid agung Baitul Faidzin yang dibiayai APBD hingga puluhan miliar rupiah yang baru selesai dibangun sejak 2 tahun terakhir itu, akan tetapi kini bangunannya tidak repsentatif.

proyek pembangunan masjid agung Baitul Faidzin dilelang pada tahun 2017 dengan pagu anggaran Rp24,78 miliar. Kemudian dimenangkan oleh PT Multi Gapura Pembangunan Semesta dengan penawaran Rp21,8 miliar.

Meski pembangunan konstruksinya sudah selesai pada akhir tahun 2017, tapi Masjid Baitul Faidzin tak lantas bisa digunakan. Pasalnya, pembangunan interior dan halaman luar atau lanskap baru di lakukan pada tahun 2018.

Pemkab Bogor kembali menyiapkan anggaran Rp2,71 miliar untuk interior masjid yang dimenangkan oleh PT Kolam Intan Prima dengan nilai penawaran Rp2,63 miliar, dan menyiapkan Rp1,76 miliar untuk pembangunan lanskap yang dimenangkan PR Trinaya Bersinal dengan penawaran Rp1,62 miliar.

Berita Lainnya

Tags: , , , ,

Update News

Hadir di Acara Pengukuhan PWI Jabar, KDM Tekankan Pentingnya Pers yang Independen dan Edukatif

Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengingatkan insan pers agar tetap menjadi penjaga kebenaran...

Jelang HUT ke-81 TNI, Rudy Susmanto Bersama Forkopimda Ziarah ke TMP Pondok Rajeg

CIBINONG Siber24jam.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten...

KPK Telusuri Aliran Dana BJB, Aspri Ridwan Kamil Diduga Jadi Titik Penting Aspri Ridwan Kamil Diperiksa, KPK Dalami Jejak Dana Iklan BJB KPK Telusuri Aliran Dana BJB, Aspri Ridwan Kamil Diduga Jadi Titik Penting JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Salah satu yang menjadi perhatian penyidik adalah keterangan Randy Kusumaatmadja, mantan asisten pribadi Gubernur Jawa Barat periode 2018–2023, Ridwan Kamil. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Randy diperiksa untuk mengurai keluar-masuk serta pengelolaan uang yang berkaitan dengan perkara tersebut. “Penyidik berkeyakinan bahwa saksi-saksi yang dilakukan pemanggilan, termasuk asisten pribadi dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ini diduga mengetahui terkait dengan keluar masuknya uang, termasuk juga pengelolaan uang,” kata Budi, Jumat (2/10/2026). KPK tengah menelusuri pengadaan iklan Bank BJB yang nilainya sekitar Rp400 miliar. Dari jumlah tersebut, penyidik menduga hanya sekitar 50 persen yang digunakan untuk pengadaan iklan, sedangkan sisanya diduga masuk ke dana nonbudgeter dan mengalir kepada sejumlah pihak. Menurut Budi, posisi Randy penting untuk membantu penyidik mengurai asal uang, penggunaannya, pihak yang memberikan perintah, hingga ke mana dana tersebut mengalir. “Bisa jadi menjadi hub ya, placement uang masuk, kemudian peruntukan dari uang itu, nah kemudian dari siapa ini alur perintahnya, kemudian alirannya kepada siapa saja, ini semuanya didalami,” ujarnya. KPK juga mendalami aktivitas Ridwan Kamil ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, termasuk penggunaan anggaran dan dugaan keberadaan dana taktis di luar anggaran APBD. Selain itu, penyidik sebelumnya telah menelusuri aktivitas penukaran mata uang asing yang dilakukan Ridwan Kamil pada periode 2021–2024 dengan nilai miliaran rupiah. KPK menyatakan masih mendalami sumber pembiayaan, tujuan transaksi, serta aktivitas yang berkaitan dengan perkara tersebut. KPK juga sedang menghitung potensi kerugian keuangan negara dalam klaster pertama perkara, yakni dugaan penyimpangan dan pengondisian pengadaan iklan Bank BJB, dengan berkoordinasi bersama auditor negara. Seluruh informasi tersebut masih berada dalam tahap penyidikan KPK. Status dan keterlibatan masing-masing pihak akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan serta alat bukti yang diperoleh.

JAKARTA, Siber24jam.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan...

Nobar Indonesia-Bangladesh Digelar Rudy Susmanto, UMKM Kebagian Berkah

CIBINONG Siber24jam.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali menggelar nonton bareng (nobar) pertandingan Indonesia kontra...