CIBINONG Siber24jam.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga ARK (16),...
siber24jam.com Bogor – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Infrastruktur di Provinsi Jawa Barat yang digelar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (30/9/2025).
Dalam rapat yang dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Denny Mulyadi, Kepala Bapperida, Plt. Kepala BKAD, serta perwakilan Dinas PUPR Kota Bogor itu, Jenal menegaskan pentingnya kepastian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, khususnya pada sektor infrastruktur yang mendesak.
Salah satu usulan prioritas adalah penanganan Jalan Saleh Danasasmita atau Batutulis, yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Melalui rapat ini, Pemkot Bogor berhasil memastikan proyek tersebut kembali masuk dalam skema bantuan infrastruktur tahun 2026.
“Dari sekian usulan, yang paling urgensi adalah perbaikan Jalan Saleh Danasasmita atau Batutulis. Lahan sudah tersedia, tapi sempat nol anggaran di RKPD. Alhamdulillah tadi sudah dipastikan masuk kembali untuk 2026,” ujar Jenal Mutaqin.
Selain infrastruktur jalan, Jenal juga menyinggung isu lain yang krusial, seperti skema baru penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026. Sesuai arahan gubernur, Porprov tidak lagi terpusat di tuan rumah, melainkan disebar ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.
“Kita menunggu perubahan keputusan atau peraturan gubernur agar Pemkot Bogor bisa menyesuaikan anggaran KUA-PPAS 2026,” jelasnya.
Isu lain yang disampaikan Pemkot Bogor yakni kekurangan dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp8,4 miliar dari Pemprov Jawa Barat. Menurut Jenal, hal ini mendesak karena berhubungan langsung dengan layanan kesehatan masyarakat tidak mampu melalui program JKN–BPJS.
“Kami berharap kekurangan dana PBI Rp8,4 miliar dapat segera dibayarkan agar UHC (Universal Health Coverage) tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Jenal juga menyoroti pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat yang menurun Rp340 miliar, sehingga berdampak pada defisit anggaran daerah.
“Semua daerah sama, Kota Bogor mengalami pengurangan Rp340 miliar. Imbas defisit ini harus kita tutup dengan meningkatkan PAD dan efisiensi belanja daerah. Hal ini juga akan kami bicarakan dengan DPRD agar pemahaman yang sama terbangun,” pungkasnya.