Bogor, Siber24jam.com – Pembina Pengajian Al Qalam, Gus Sholeh, mengajak para jurnalis untuk senantiasa istiqamah...
siber24jam.com Bandar Lampung, 14 Agustus 2025 – Dinamika internal Partai Golkar di Provinsi Lampung memanas jelang Musyawarah Daerah (Musda) XI yang direncanakan digelar pada akhir Agustus 2025. Sorotan tajam mengarah pada dugaan intervensi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dalam proses penentuan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Lampung.
Ketua SOKSI Kabupaten Tulang Bawang, Dr. Gugus Kriswahyudi, secara tegas mengkritik langkah penunjukan Ketua dan Sekretaris DPD yang dilakukan sebelum Musda berlangsung. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk demokrasi yang keliru dan mencederai mekanisme kaderisasi partai yang selama ini dijunjung tinggi.
“Saya sangat menyayangkan cara-cara pemanggilan DPD II lalu merekayasa agar Ketua dan Sekretaris ditentukan di luar Musda. Ini bukan tradisi demokrasi yang sehat dalam tubuh Partai Golkar,” ujar Gugus dalam keterangannya, Kamis (14/8/2025).
Gugus yang juga tokoh senior di organisasi pendiri Partai Golkar itu menekankan bahwa Musda seharusnya menjadi ajang konsolidasi kader yang demokratis dan terbuka, bukan ruang formalitas untuk mengesahkan keputusan yang telah ditentukan oleh elit pusat.
“Golkar adalah partai besar yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi internal. Pemilihan Ketua DPD harus diserahkan sepenuhnya kepada dinamika lokal tanpa tekanan struktural dari DPP. Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk bagi masa depan demokrasi di internal partai,” tambahnya.
Isu intervensi ini mencuat setelah 15 Ketua DPD II se-Lampung dipanggil ke kantor DPP Partai Golkar di Jl. Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, pada Rabu (13/8). Dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Adies Kadir, telah disepakati bahwa Hanan A. Rozak akan diusung sebagai Ketua DPD Golkar Lampung periode 2025–2030, dengan Aprozi Alam sebagai Sekretaris.
Ketua Golkar Kota Bandar Lampung, Yuhadi, mengungkapkan bahwa meskipun Aprozi Alam sebelumnya mendapat dukungan dari mayoritas Ketua DPD II, ia akhirnya menyatakan kesediaannya untuk mendukung Hanan A. Rozak sebagai Ketua demi menjaga soliditas partai.
“Alhamdulillah, Bang Aprozi secara gentleman dan legowo menyerahkan dukungan kepada Bapak Hanan. Ia menyampaikan tidak ada lagi istilah ‘orang Aprozi’ atau ‘orang Hanan’, yang ada hanya kader Partai Golkar yang siap membesarkan partai bersama-sama,” kata Yuhadi.
Namun, di kalangan kader bawah dan ormas pendiri Golkar seperti SOKSI, langkah tersebut justru dinilai sebagai “rekayasa politik” yang menciderai semangat demokrasi. Gugus bahkan mendesak agar DPP Golkar bersikap netral dan tidak memaksakan kehendak melalui tekanan struktural.
“Kami mendesak DPP untuk tidak terlibat dalam penggiringan keputusan Musda. Klarifikasi terbuka atas dugaan tekanan politik dari Ketua Umum DPP Golkar harus segera dilakukan demi menjaga marwah partai dan kepercayaan kader,” tegas Gugus.
Kisruh penentuan Ketua DPD Golkar Lampung ini menjadi ujian serius bagi DPP Golkar dalam menjaga integritas dan kredibilitas partai di mata publik. Jika Musda hanya menjadi formalitas untuk mengesahkan keputusan pusat, maka Golkar berisiko kehilangan kepercayaan kader dan melemahkan basis ideologisnya.
Sementara itu, dinamika ini akan menjadi sorotan nasional—mengingat Golkar selama ini dikenal sebagai partai yang menjunjung tinggi mekanisme demokrasi internal, kaderisasi meritokratis, dan konsolidasi berbasis musyawarah.
Apakah Musda Golkar Lampung benar-benar akan menjadi ruang demokrasi kader, atau sekadar panggung politik untuk mengesahkan arahan pusat? Semua mata kini tertuju ke arena Musda XI yang akan digelar akhir Agustus ini.
Satu hal yang pasti: suara kader di daerah sedang menuntut didengarkan, bukan diarahkan.
Berita Lainnya
Tags: Musda XI