Bogor, Siber24jam.com – Pemilihan Ketua RT di wilayah RT 004 RW 013, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada Sabtu, 12 April 2025, menuai sorotan tajam dari warga. Proses pemilihan yang seharusnya berlangsung demokratis, justru diduga kuat sarat kecurangan dan rekayasa.
Sebelumnya, warga menerima undangan untuk hadir dalam musyawarah persiapan pemilihan RT. Namun, dari total sekitar 200 warga yang memiliki hak suara, hanya 61 orang yang hadir dalam pertemuan tersebut.
“Yang hadir cuma 61 orang, tapi langsung dilakukan pemilihan. Aneh, karena mayoritas yang datang adalah keluarga dekat RT petahana, Nawi, yang seharusnya sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri karena sudah menjabat dua periode,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.Senin(14/4/2025
Dalam pemilihan itu, Nawi mendapat 38 suara, sementara calon lainnya memperoleh 19 suara. Warga menilai proses tersebut seolah telah direkayasa agar Nawi tetap menjabat sebagai Ketua RT.
Ironisnya, Ketua RW Aep Saipudin yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, dinilai ikut melegitimasi proses pemilihan yang diduga cacat prosedur.
“Kami menduga ini ada permainan antara Kades, RW, dan RT. Demokrasi di tingkat paling bawah bisa rusak kalau ini dibiarkan,” tambah warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, baik RT Nawi maupun RW Aep Saipudin belum memberikan keterangan saat dikonfirmasi oleh awak media.
Sementara itu, pakar hukum tata negara, Ali Wardana, SH, MH, menilai bahwa pemilihan RT harus mengacu pada asas keterbukaan dan partisipasi.
“Dalam konteks demokrasi, pemilihan RT wajib melibatkan seluruh warga yang punya hak pilih. Jika ada indikasi pengurangan partisipasi atau dominasi kelompok tertentu, maka itu bisa dianggap cacat hukum secara moral dan administratif,” ujar Ali.
Ali juga menambahkan, “Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat. Maka proses pemilihan di tingkat RT pun harus menghormati prinsip tersebut.”
Warga kini mendesak pemerintah desa dan instansi terkait untuk memeriksa dugaan kecurangan ini agar tidak menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan demokrasi di lingkungan masyarakat.