CIBINONG Siber24jam.com – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bogor memperkuat sinergi dengan...
Jakarta, Siber24jam.com – Mantan Ketua Umum DPP KNPI, Dr. Dian Assafri Nasa’i, menegaskan bahwa kepala daerah yang terpilih melalui proses demokrasi bukan lagi milik partai politik pengusung, melainkan pemimpin bagi seluruh masyarakat di wilayahnya. Dalam diskusi politik di Jakarta, Rabu (21/2/2024), Dian menyerukan agar kepala daerah menjunjung tinggi konstitusi dan mengedepankan kepentingan rakyat, bukan elite partai atau kepentingan kelompok tertentu.
“Kepala daerah harus sadar, begitu dilantik, mereka bukan lagi milik partai pengusung. Mereka adalah pemimpin bagi seluruh masyarakat di wilayahnya. Jangan ada kebijakan yang lahir dari pesanan partai atau kelompok tertentu yang justru merugikan rakyat,” tegas Dian Assafri Nasa’i.
Namun, Dian tidak berhenti di situ. Ia menyoroti dugaan adanya intervensi politik dalam pengambilan kebijakan di beberapa daerah yang merugikan masyarakat dan menodai prinsip demokrasi. Ia secara tegas meminta aparat penegak hukum mengusut siapa saja yang terlibat dalam praktik tersebut, bahkan jika itu melibatkan elite partai besar.
“Jika ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan atau intervensi politik yang merugikan masyarakat, aparat hukum harus bergerak cepat. Jangan tebang pilih! Jika perlu, geledah kantor DPP PDIP atau partai lain yang diduga terlibat. Tidak ada yang kebal hukum di negara ini,” tegasnya.
Dian menegaskan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan transparansi dalam pemerintahan. Ia memperingatkan bahwa loyalitas kepala daerah harus kepada konstitusi dan negara, bukan pada elite partai yang berpotensi mengintervensi kebijakan daerah.
“Pemimpin daerah harus setia pada konstitusi. Jangan ada kepala daerah yang tunduk pada instruksi partai yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Jika ada yang melanggar, aparat hukum harus bertindak tegas,” ujarnya.
Dian juga menyoroti pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum. Ia meminta aparat hukum tidak gentar dalam mengusut dugaan korupsi atau pelanggaran hukum, meskipun melibatkan aktor politik berpengaruh.
“Lembaga hukum harus bebas dari tekanan politik. Jangan ada kriminalisasi atau perlindungan hukum berdasarkan kepentingan partai. Jika ada bukti kuat, usut tuntas siapa pun yang terlibat, termasuk elite partai besar. Tidak ada kompromi,” katanya lantang.
Ia memperingatkan bahwa kegagalan aparat hukum dalam mengusut kasus besar hanya akan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memperkuat budaya impunitas.
“Kita tidak butuh aparat hukum yang takut pada kekuasaan. Yang kita butuh adalah penegak hukum yang berani dan independen. Jika ada partai yang bermain kotor, usut! Jika perlu, geledah kantornya. Hukum harus jadi panglima, bukan alat politik,” tegasnya.
Di akhir diskusi, Dian mengingatkan kepala daerah agar menjadi pemimpin yang netral dan berintegritas, menjaga stabilitas sosial dan politik, serta tidak tunduk pada tekanan politik yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Pemimpin sejati adalah mereka yang berdiri untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai atau elite politik. Jika kepala daerah terjebak dalam permainan politik, maka yang dirugikan adalah rakyat,” pungkas Dian Assafri Nasa’i.