Oleh: Tajuk Redaksi Ada fenomena yang kerap dirasakan kalangan jurnalis: seseorang sebelum menduduki jabatan publik...
Bogor, Siber24jam.com – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, meminta Pemerintah Kabupaten Bogor menjadikan agenda tahunan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 sebagai bahan untuk evaluasi. Evaluasi tersebut terkait pemerataan kuantitas dan kualitas pendidikan di Bumi Tegar Beriman.
Rudy mengingatkan bahwa PPDB jangan hanya diterjemahkan sebagai pengaturan zonasi atau jarak calon peserta didik dengan lokasi sekolah yang diminati. Menurutnya, PPDB harus lebih dari sekedar urusan jarak.
“Pertama, PPDB harus mempermudah akses informasi penerimaan siswa baru. Pendaftaran harus menjadi lebih tertib dan mudah dipantau. Fasilitas dan pelayanan memuaskan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan harus diberikan,” kata Rudy Susmanto.
Rudy juga menambahkan bahwa PPDB dapat menjadi indikator sekolah mana yang diminati dan mana yang kurang diminati.
“Prinsipnya, semua sekolah harus diminati dan itu bisa terjadi kalau sekolah berkualitas. Nah, meningkatkan kualitas sekolah ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemkab harus mewujudkan itu,” tambahnya.
Susmanto juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bogor. Ia mengajak semua pihak untuk berkomitmen dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan merata bagi seluruh siswa.
“Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat sangat penting. Semua pihak harus berkomitmen dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan merata bagi seluruh siswa. Dengan begitu, tujuan pemerataan pendidikan di Kabupaten Bogor dapat tercapai,” ujarnya.
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan PPDB 2024 dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan pemerataan pendidikan di Kabupaten Bogor dapat tercapai. Susmanto berharap, melalui evaluasi ini, setiap siswa di Kabupaten Bogor dapat mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa terkendala oleh zonasi atau jarak.
“PPDB harus lebih dari sekedar urusan zonasi. Ini adalah tentang memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk pendidikan berkualitas. Pemerintah harus bertindak untuk memastikan semua sekolah memiliki standar yang tinggi sehingga semua siswa merasa nyaman dan tertarik untuk belajar di mana pun mereka berada,” tutup Rudy Susmanto.