Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengingatkan insan pers agar tetap menjadi penjaga kebenaran...
Bogor, Siber24jam.com – Anggota Legislatif (Aleg) Kabupaten Bogor, Beben Suhendar menyikapi terkait sempat terjadinya kerusuhan di lokasi Bangunan Liar (Bangli) di kawasan Gor Pakansari Cibinong, akibat lambannya penindakan dari eksekutif dilingkup pemerintah daerah (Pemda) setempat.
Pasalnya, baru adanya kerusuhan dilokasi bangli, Pemkab Bogor baru menunjukkan aksi tegasnya pasca adanya gejolak antara massa dari tim kuasa hukum ahli waris dengan pengurus RW 07 yang mengklaim bahwa tanah seluas 1380 itu merupakan lahan fasilitas umum (Fasum) perumahan mereka.
Sekretaris Komisi I bagian perijinan itu menyebut, bahwa penyesalannya lantaran baru adanya kerusuhan dilokasi antara tim kuasa hukum ahli waris dengan warga masyarakat sekitar yang menganggap lahan itu merupakan fasos fasum dari RW 07 Perumahan Puri Alam Kencana 1, Kelurahan Nanggewer Mekar, Cibinong, Kabupaten Bogor, Pemda Kabupaten Bogor baru menunjukkan actionnya (tindakan).
“Saya sudah berkali-kali mengingatkan kepada satpol PP di dalam setiap rapat kerja komisi I DPRD Kabupaten Bogor, terkait bangunan liar yang berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan untuk jangan pernah bosan melakukan pengawasannya serta penindakan tegasnya kepada setiap bangunan yang dianggap mengganggu ketertiban umum,” ujar Beben Suhendar saat dihubungi wartawan, Kamis (15/6/23) petang.
Menurut politisi Gerindra ini, Komisi I Kabupaten Bogor selalu menekankan hal tersebut kepada satuan seragam cokelat dalam menegakkan peraturan daerah di seluruh kawasan Bumi Tegar Beriman. Jangan sampai, kata Beben, baru terjadi polemik sampai kerusuhan di masyarakat baru ada action dari satuan penegak perda itu.
“Kita memahami bila ada rasa dilematis dari eksekutif Kabupaten Bogor saat menegakkan peraturan daerah tentang ketertiban umum. Tetapi mereka (Pol PP) juga harus memahami tentang kondisi-kondisi tertentu, yang penting komprehensif dalam penanganannya,” jelas Beben.
Mantan Camat Jonggol Kabupaten Bogor ini juga mengingatkan, untuk jajaran Satpol PP Kabupaten Bogor khususnya diminta jangan sampai adanya pembiaran terhadap bangunan-bangunan yang kedapatan tak mengantongi segala perijinan dari Pemda setempat.
“Makanya sebelum tumbuh menjadi persoapan besar, seperti yang terjadi terhadap Bangli di kawasan Gor Pakansari pada Rabu Pekan lalu itu. Pol PP harus, lebih tegas dalam setiap langkah pengawasan dan penertibannya selaku penegak perda,” ucapnya.
“Termasuk untuk satpol PP kabupaten Bogor secara khususnya, kalau memang merasa kurang dari sisi anggaran, misalnya itu menjadi kendala disegala kegiatan penertibannya. Sampaikan ke kami, dan nanti kita akan dorong di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bogor,” beber dia menambahkan.
Terpisah, kepala Kantor (Kakan) UPT Penataan Bangunan wilayah I pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Riza Juangsah Rahmat mengaku, bahwa bangli yang berada diarea sekitaran Gor Pakansari Cibinong itu, pihaknya akan melayangkan surat teguran pertama pada Senin 19 Juni 2023 kepada pemilik bangunan liar bersangkutan.
“Surat teguran pertama bakal kita layangkan pada awal pekan nanti,” aku Riza belum lama ini.
Riza mengutarakan, untuk waktu dari surat teguran pertama, kedua, hingga ketiga itu jaraknya sepekan-sepekan atau satu minggu lamanya.
“Aturannya, surat teguran pertama hari Senin tanggal 19 Juni, terus berselang tujuh (7) hari kemudian surat teguran kedua atau pada tanggal 26 Juni 2023, berselang sepekan lagi surat teguran ketiganya baru dilimpahkan,” terang dia.
Lebih lanjut Riza memaparkan, untuk surat teguran yang dilayangkan kepada pemilik bangunan tak berizin tersebut, nantinya berisikan agar pemilik dari bangunan yang kedapatan tak mengantongi ijin-ijin dari Pemda setempat diminta untuk segera mengurus segala perizinan sesuai aturan yang berlaku.
“Jadi isinya, apabila ada suatu bangunan sejenis usaha, terus kedapatan belum berizin kita minta untuk mengurusnya,” imbuhnya.
“Namun apabila surat teguran satu, dua, dan tiga dari kami itu dihiraukan oleh pemilik bangunan, maka kita akan melimpahkannya ke Satpol PP Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya mengeluarkan surat peringatan agar bangunan tak berizin tersebut dapat dilakukan pembongkaran secara mandiri atau dibongkar secara paksa,” tandasnya.
Untuk diketahui sebelumnya, Akibat lambannya kinerja dari pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Bogor dalam menindak tegas Bangunan Liar (Bangli) yang berada dikasawan Gor Pakansari Cibinong, menyebabkan sempat terjadinya kerusuhan antara massa dari warga RW 07 Kelurahan Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong dengan tim kuasa hukum ahli waris selaku pemilik tanah tersebut.
Ketua tim kuasa ahli waris dari SBC Law Firm, M. Burhani membenarkan jika terjadinya kerusuhan antara pihaknya dengan massa warga RW 07 itu dipicu atas adanya dugaan provokasi oleh seorang ketua Rukun Warga setempat yang tak terima bila bangunan usahanya diatas sebidang tanah milik clientnya itu dikirimkan surat pemberitahuan dari Kantor UPT Penataan Bangunan wilayah 1 pada DPKPP Kabupaten Bogor dengan nomor 503 / UPT I / Pemb / VI / 2023 pada 7 Juni 2023 lalu ditujukkan kepada ketua RW 07 yang diketahui pihak yang bertanggung akan adanya bangunan liar tersebut.
Berita Lainnya
Tags: Aleg Beben Suhendar, Beben Suhendar, DPKPP Kabupaten Bogor, Gerindra, Info Bogor Raya, Kasatpol PP Kabupaten Bogor Cecep Imam Nagarasid, Kerusuhan di Lokasi Bangunan Liar kawasan Gor Pakansari Cibinong, M. Burhani, Perumahan Puri Alam Kencana 1 Cibinong Bogor, Riza Juangsah Rahmat, Satpol PP kabupaten Bogor, SBC Law Firm, Sosial Business Center, UPT Penataan Bangunan wilayah 1