Warga Pakansari Penderita Kanker Stadium 4B Harapkan Bantuan Pemkab Bogor
Banten, Siber24jam.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Banten, Al Muktabar kembali “dihajar” dan didesak mundur. Al Muktabar dinilai mempunyai rapor merah dan gagal memimpin Provinsi Banten.
Hal itu diungkapkan Presidium
Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB), Uday Suhada. “Jadi, saya ingin perkenalkan dulu. Pertama, Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) ini adalah organisasi inklusif yang saat ini merupakan wadah puluhan organisasi. Sudah 32 organisasi tergabung di KMSB ini dan berdiri tahun lalu,” ucap Uday saat dihubungi awak redaksi Kantor Berita ratas.id RADAR TANGSEL, Kamis, 19 Januari 2023.
Kedua, kata Uday, dalam penilaian KMSB, Al Muktabar gagal total dalam melaksanakan reformasi birokrasi. “Dalam catatan kami, reformasi birokrasi (di Banten) saat ini gagal total. Ada belasan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang tadinya definitif kemudian dipelaksanatugaskan (di-plt-kan) dengan orang dan kedudukan yang sama,” ucapnya.
Lebih lanjut, aktivis yang dikenal sangat kritis ini mengatakan, manajemen konflik justru diperankan sehingga keresahan di jajaran birokrasi terjadi. “Konsolidasi internal saja tidak mampu, tak ada pembenahan, yang ada semakin semrawut,” tudingnya.
Pria berkacamata ini kemudian menuding Al Muktabar dalam menjalankan tugasnya terkesan “one man show” alias (beraksi sendiri) dan tidak mempunyai Liaison Officer (LO) atau penghubung. “Al Muktabar adalah pemimpin ‘one man show‘. Dia tidak pakai ajudan, sopir, padahal itu fasilitas yang disediakan oleh negara untuk seorang penjabat gubernur. Al juga tak miliki orang yg dipercaya sebagai LO untuk menjembatani saluran komunikasi dengan para pihak,” kritiknya.
Lalu, ia mengkritik lagi, kebijakan pengganti Wahidin Halim itu tidak produktif. “Kebijakannya tidak produktif. Ide mendirikan sekolah metaverse, gagal, hanya jadi sekolah terbuka. Kemudian, kebijakan perampingan susunan organisasi dan tatakerja (SOTK) dilakukan tidak tepat waktu. Terbukti, APBD 2023 sudah diketuk Desember 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah dibagikan ke semua OPD. Bagaimana bisa terserap APBD itu?” kritiknya keras.
Saat ditanya, selama memimpin Banten, nilai rapor Al Muktabar berapa? “Rapornya, ya, merah (sangat buruk),” ketusnya.
Ia pun menambahkan lagi “dosa-dosa” Al Muktabar. “Bidang reformasi birokrasi hanya lipsservice (di bibir saja), tidak taat pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD Transisi) yang digariskan oleh mendagri. Dan, perubahan SOTK dilakukan pascadiketoknya APBD 2023,” ucapnya.
Berita Lainnya
Tags: Al Muktabar “Dihajar” (lagi), Didesak Mundur karena Gagal Pimpin Banten, Gubernur banten, Pj gubernur banten, Rapornya Merah