KDM Absen, Prabowo Bertanya: Sinyal Pengkhianatan Politik atau Prioritas Rakyat?
KDM Absen, Prabowo Bertanya: Sinyal Pengkhianatan Politik atau Prioritas Rakyat?
Tajuk Redaksi Siber24jam.com &liputan08.com
Jumat, 23 Oktober 2026
Ada satu pertanyaan yang menarik perhatian publik dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Presiden Prabowo Subianto mencari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, atau KDM, yang ternyata tidak hadir dan diwakili Wakil Gubernur Erwan Setiawan.
“Ke mana KDM itu? Yang paling dekat enggak hadir. Pasti sibuk,” ujar Prabowo. Sebuah celetukan ringan, tetapi memantik pertanyaan politik yang lebih luas. Apalagi, KDM merupakan kader Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo.
Namun, politik yang sehat harus berdiri di atas fakta, bukan prasangka. Sejumlah pemberitaan menyebutkan KDM tengah menuju kawasan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, untuk memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan. Jika alasan ini terkonfirmasi, ketidakhadirannya justru perlu dilihat dalam konteks tanggung jawab seorang kepala daerah terhadap keselamatan rakyat dan lingkungan.
Lantas, apakah absennya KDM merupakan tanda keretakan hubungan dengan Prabowo? Ataukah ini sekadar benturan agenda pemerintahan? Terlalu dini menyimpulkan bahwa KDM sedang menjauh dari Prabowo, apalagi menuduhnya berkhianat.
Pertanyaan itu menjadi menarik ketika dikaitkan dengan Pilpres 2029. Publik tentu masih mengingat dinamika politik Anies Baswedan dalam Pilpres 2024, ketika ia berhadapan dengan Prabowo setelah sebelumnya berada di kubu politik yang berbeda dalam kontestasi 2017. Namun, perjalanan politik setiap tokoh memiliki konteks dan keputusan masing-masing. Menyamakan KDM dengan Anies hanya karena satu kali tidak hadir dalam agenda presiden jelas bukan kesimpulan yang adil.
Politik bukan sekadar soal hadir atau absen, melainkan soal konsistensi, komitmen, dan keberpihakan. Loyalitas seorang pemimpin tidak cukup diukur dari seberapa sering ia berdiri di samping presiden. Ukurannya juga terlihat dari kesetiaan terhadap konstitusi, pelaksanaan tugas, serta kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, sebagai kader partai pendukung pemerintah, komunikasi dan koordinasi tetap penting. Agenda nasional yang menyangkut akses keuangan daerah bukan acara seremonial belaka. Di dalamnya terdapat kepentingan pelaku UMKM, masyarakat kecil, dan pemerataan ekonomi. Ketidakhadiran kepala daerah patut dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi yang tidak perlu.
Prabowo pun tidak menyatakan KDM mengkhianatinya. Karena itu, publik sebaiknya tidak mengubah candaan presiden menjadi vonis politik.
Menjelang 2029, peta politik tentu masih dapat berubah. KDM bisa tetap sejalan dengan Prabowo, mengambil posisi berbeda, atau menentukan jalan politiknya sendiri. Semua itu baru bisa dinilai dari perkembangan nyata, bukan dari satu peristiwa.
Sikap redaksi Siber24jam.com dan Liputan08.com tegas: jangan buru-buru menuduh, tetapi jangan pula menutup ruang pertanyaan publik.** KDM perlu dinilai berdasarkan fakta dan rekam jejaknya. Prabowo pun layak mendapatkan dukungan yang kritis, bukan loyalitas yang membutakan.
Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan drama tentang siapa yang hadir dan siapa yang absen. Rakyat membutuhkan pemimpin yang bekerja, pemerintahan yang solid, serta kebijakan yang benar-benar terasa manfaatnya.
Sebab, dalam demokrasi, loyalitas politik boleh berubah. Namun, tanggung jawab kepada rakyat tidak boleh ditinggalkan.
Berita Lainnya
Tags: Kang Dedi Mulyadi