CIBINONG Siber24jam.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan bahwa desa memiliki...
CIBINONG – Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Achmad Yaudin Sogir, menggelar kegiatan reses Masa Sidang I Tahun 2026–2027 Daerah Pemilihan (Dapil) I di Kantor PWI Kabupaten Bogor, Graha Wartawan, Cibinong, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, persoalan pelayanan publik, serta kebutuhan pembangunan yang memerlukan perhatian pemerintah daerah.
Reses dihadiri Camat Cibinong Drs. H. Acep Sajidin, M.Si., perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Diskominfo, wartawan, serta unsur masyarakat.
Dalam sambutannya, KH Achmad Yaudin Sogir menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal kedewanan, melainkan bagian penting dari tanggung jawab anggota DPRD untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat.
“Reses ini merupakan kesempatan bagi kami untuk mendengar secara langsung aspirasi, keluhan, dan harapan masyarakat. Pembangunan yang baik harus berangkat dari kebutuhan nyata warga, bukan semata-mata berdasarkan asumsi pemerintah atau pemangku kebijakan,” ujarnya.
Menurutnya, aspirasi masyarakat memiliki kedudukan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, setiap masukan perlu dicatat, dikaji, dan diperjuangkan sesuai kewenangan DPRD serta kemampuan anggaran daerah.
“Sebagai wakil rakyat, kami memiliki tanggung jawab untuk membawa suara masyarakat ke dalam pembahasan kebijakan. Aspirasi yang disampaikan harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan, sehingga program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” kata KH Achmad Yaudin Sogir.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi harus diukur dari dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemerataan fasilitas publik. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Jalan yang baik penting, sekolah yang layak harus tersedia, dan pelayanan kesehatan harus mudah dijangkau. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa seluruh pembangunan tersebut menjawab persoalan masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang jelas,” tuturnya.
## Camat Cibinong Tekankan Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur
Sementara itu, Camat Cibinong, Drs. H. Acep Sajidin, M.Si., menekankan pentingnya perhatian terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dalam perencanaan pembangunan wilayah.
Menurutnya, aspirasi masyarakat perlu diselaraskan dengan kebutuhan riil di lapangan agar usulan yang disampaikan dapat dikaji dan diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur merupakan sektor yang langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, berbagai usulan yang disampaikan warga perlu menjadi perhatian bersama, baik oleh DPRD maupun perangkat daerah terkait,” ujarnya.
Ia berharap komunikasi antara masyarakat, anggota DPRD, dan organisasi perangkat daerah dapat terus diperkuat. Dengan koordinasi yang baik, persoalan di tingkat wilayah dapat dipetakan secara lebih terukur dan ditangani berdasarkan urgensi serta kemampuan anggaran.
Acep juga menilai forum reses menjadi kesempatan penting untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat secara langsung kepada wakil rakyat, sekaligus memperjelas persoalan yang memerlukan tindak lanjut dari instansi teknis.
## Dialog Jadi Ruang Penyampaian Aspirasi
Suasana kegiatan berlangsung interaktif melalui dialog antara anggota DPRD dan masyarakat. Dalam forum tersebut, peserta diberikan kesempatan menyampaikan masukan, pertanyaan, serta berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Kehadiran perwakilan Dinas PUPR dan Diskominfo juga menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi lintas sektor, terutama terhadap persoalan yang berkaitan dengan infrastruktur dan pelayanan informasi publik.
Melalui dialog tersebut, diharapkan aspirasi yang dihimpun tidak berhenti sebagai catatan kegiatan, tetapi dapat ditelaah lebih lanjut untuk menentukan langkah penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Reses merupakan salah satu instrumen penting dalam fungsi representasi DPRD. Melalui kegiatan ini, anggota dewan dapat memperoleh gambaran langsung mengenai kebutuhan masyarakat sekaligus menjadikannya sebagai bahan dalam pembahasan kebijakan dan penganggaran daerah.
KH Achmad Yaudin Sogir berharap masyarakat terus berpartisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasi secara konstruktif. Ia menilai keterlibatan publik menjadi salah satu fondasi penting bagi pembangunan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.
Dengan demikian, reses tidak hanya menjadi sarana menyerap aspirasi, tetapi juga menjadi ruang membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah demi terwujudnya pembangunan Kabupaten Bogor yang lebih merata dan berkelanjutan.
Berita Lainnya
Tags: DPRD Dapil I Kabupaten Bogor, KH Achmad Yaudin Sogir, PKB Kabupaten Bogor, Reses