PARUNG – Upaya Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan normalisasi Saluran Sasak Sekunder Cogreg, Kecamatan Parung, terus...
Siber24jam.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengamankan satu orang di Jakarta dalam pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihak yang diamankan di Jakarta berasal dari unsur swasta. Dengan penangkapan tersebut, total delapan orang kini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.
“Saat ini juga masih menjalani pemeriksaan,” kata Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (21/7/2026).
Budi menjelaskan, sebelumnya tim KPK membawa tujuh orang dari Lombok Barat ke Jakarta, termasuk Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
“Sehingga hingga pagi ini, total yang masih dilakukan pemeriksaan sejumlah delapan orang,” ujarnya.
Selain mengamankan delapan orang, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Menurut Budi, dugaan korupsi yang tengah diusut berkaitan dengan sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Namun, lembaga antirasuah itu belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam rangkaian OTT, penyidik KPK turut menyegel ruang kerja Bupati Lombok Barat dan ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Penataan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lombok Barat, Lalu Ratnawi. Penyegelan dilakukan sebagai bagian dari kepentingan proses penyidikan.
Informasi yang berkembang menyebut perkara tersebut diduga berkaitan dengan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat. Meski demikian, KPK belum memberikan penjelasan resmi mengenai konstruksi perkara tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum menyampaikan keterangan resmi terkait penangkapan maupun penyegelan sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah daerah.
Berita Lainnya
Tags: Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK