Siber24jam.com, JAKARTA – Suasana khusyuk salat Subuh di Masjid Darul Ma’arif, kawasan Pondok Kelapa, Kecamatan...
Cibinong Siber24jam.com – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyatakan dukungannya terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Menurutnya, langkah tegas yang diambil Bupati Bogor menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Kami di DPRD Kabupaten Bogor mendukung penuh upaya Bupati dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Transparansi serta profesionalisme harus menjadi landasan utama dalam pelayanan publik,” ujar Sastra Winara.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting dalam memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor terus memperkuat sistem meritokrasi dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta penerapan mekanisme pengisian jabatan secara terbuka melalui sistem open bidding.
“Ini adalah bagian dari keseriusan kami dalam menghadirkan birokrasi yang bersih dan profesional. Kami ingin memastikan setiap jabatan diisi berdasarkan kompetensi, bukan praktik yang menyimpang,” tegas Rudy.
Menanggapi isu jual beli jabatan yang sempat beredar, Rudy menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran. Ia memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara serius melalui Inspektorat.
“Apapun informasi yang disampaikan kepada kami akan langsung ditindaklanjuti. Namun, prosesnya tidak selalu kami ekspos ke publik. Kami ingin menghadirkan pemerintahan yang sehat dan bersih,” jelasnya.
Lebih lanjut, Inspektorat Kabupaten Bogor melalui Irban V telah melakukan penelusuran terhadap berbagai laporan selama satu bulan terakhir. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, kasus tersebut akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Komitmen ini juga diperkuat oleh sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan jajaran legislatif, termasuk Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan langkah tegas ini, Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan bahwa praktik jual beli jabatan tidak memiliki tempat dalam sistem pemerintahan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang transparan dan berintegritas.