CIBINONG, Siber24jam.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto memimpin aksi korvei atau gotong royong bersama jajaran...
liputan08.com Cibinong — Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar melalui APBD Tahun 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan jalur khusus angkutan tambang sepanjang 12 kilometer, yang membentang dari Kecamatan Cigudeg hingga Rumpin, wilayah Bogor Barat.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan, pembangunan jalan khusus tersebut merupakan solusi strategis untuk mengatasi persoalan lalu lintas angkutan tambang yang selama ini berdampak pada keselamatan, kenyamanan, serta aktivitas sosial masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Rudy saat memimpin rapat pembahasan pembangunan jalan penunjang tambang bersama para pengusaha tambang di Aula Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Selasa (13/1/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh 28 pimpinan perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Bogor Barat, terdiri dari 22 perusahaan di Kecamatan Cigudeg, lima perusahaan di Kecamatan Rumpin, serta satu perusahaan di Kecamatan Parung Panjang.
“Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan anggaran sekitar Rp100 miliar pada APBD 2026, yang difokuskan untuk pembebasan lahan, persiapan trase, serta kegiatan land clearing. Adapun pembangunan fisik jalan khusus tambang direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2027,” ujar Rudy Susmanto.
Selain pembebasan lahan, anggaran tersebut juga mencakup kegiatan karya bakti bersama TNI, serta pembangunan jembatan sementara di beberapa titik guna mendukung kelancaran proses pembangunan.
Menurut Rudy, keberadaan jalan khusus angkutan barang dan tambang sangat penting agar tidak lagi bersinggungan langsung dengan jalan umum yang digunakan masyarakat.
“Karena itu, kami memutuskan membangun jalan khusus angkutan tambang agar aktivitas industri tetap berjalan, namun masyarakat tetap aman dan nyaman,” tegasnya.
Untuk mempercepat realisasi pembangunan, Bupati Bogor mengajak seluruh pengusaha tambang di wilayah Bogor Barat untuk berkolaborasi dan bergotong royong mendukung program strategis pemerintah daerah tersebut.
“Pemerintah daerah tetap bertanggung jawab penuh. Namun, dukungan dan partisipasi aktif dari para pengusaha tambang akan mempercepat proses pembangunan sekaligus meminimalkan potensi persoalan sosial di lapangan,” tambahnya.
Sebagai langkah transisi, Pemkab Bogor juga menyiapkan trase sementara agar operasional tambang tetap berjalan secara aman dan tertib tanpa merugikan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah akan melakukan perbaikan Jembatan Luwiranji agar dapat dilintasi kendaraan angkutan dengan kapasitas hingga 30 ton.
Rudy menegaskan bahwa hasil rapat tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan para pelaku usaha dalam menjaga stabilitas ekonomi serta ketertiban sosial.
“Prinsip kami jelas: pembangunan harus berjalan, ekonomi tetap berputar, dan masyarakat harus terlindungi. Kunci utamanya adalah komunikasi dan kebersamaan agar tidak terjadi konflik di lapangan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Bogor juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Bogor Barat, menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bogor sejak dirinya bersama Wakil Bupati dilantik pada 20 Februari 2025. Fokus pembangunan mencakup wilayah Parung Panjang, Rumpin, Nanggung, dan Gunung Sindur.
Rapat ditutup dengan sesi diskusi serta penyampaian masukan dari para peserta, yang selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan lanjutan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, jajaran perangkat daerah terkait, para camat, kepala desa, serta tokoh masyarakat.
Berita Lainnya
Tags: Bupati Bogor, Rudy Susmanto