Siber24jam.com, JAKARTA — Pernyataan Amien Rais dan Denny Indrayana yang menyinggung kemungkinan Presiden Prabowo Subianto...
siber24jam.com CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, pada Jumat (15/8), bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong.
Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, disaksikan oleh para wakil ketua DPRD, anggota dewan, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor.
Tema pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2026 ditetapkan sebagai “Penguatan Data Digital dan Pelayanan Publik”, yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, menyampaikan bahwa nota kesepakatan KUA-PPAS ini memuat berbagai kebijakan pembangunan yang diimplementasikan melalui belanja daerah. Fokusnya adalah untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.
“Seluruh belanja daerah diarahkan pada pencapaian prioritas pembangunan, dengan menitikberatkan pada efisiensi dan efektivitas anggaran. Pemerintah dan DPRD berkomitmen mengutamakan program-program yang berkaitan langsung dengan urusan pemerintahan utama, bukan pada kegiatan penunjang,” ungkap Jaro Ade.
Ia juga menambahkan, arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2026 diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas penataan ruang, mengurangi kesenjangan antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis circular economy, serta menekan indeks risiko bencana di wilayah Kabupaten Bogor.
Dalam kesempatan tersebut, Jaro Ade juga menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026, yang nantinya akan kembali dibahas bersama DPRD.
Berita Lainnya
Tags: Pemkab Bogor