CIBINONG, Siber24jam.com – Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, secara resmi melepas keberangkatan santri dan santriwati...
CIBINONG, Siber24jam.com – Selasa, 27 Mei 2025. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyatakan pentingnya pemerataan akses layanan administrasi kependudukan (Adminduk) di seluruh wilayah, termasuk pelosok desa. Ia menyambut baik upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mempercepat inovasi layanan adminduk melalui berbagai terobosan dan kolaborasi lintas instansi.
“Sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar se-Indonesia, pemerataan layanan adminduk bukan sekadar kebutuhan, tapi keharusan. Kami di DPRD akan terus mendorong kebijakan yang pro-rakyat dan menjamin setiap warga mendapatkan hak dasar administrasi kependudukan,” tegas Sastra Winara saat menghadiri acara Gebyar Administrasi Kependudukan Tahun 2025 di Cibinong.
Acara tersebut sekaligus menjadi momentum peresmian Gerai Pelayanan Publik (GPP) Wilayah Bogor Barat di Gedung E RSUD Leuwiliang. Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dalam sambutannya mendorong percepatan inovasi layanan adminduk yang menyeluruh dan berkelanjutan.
“Saya mengapresiasi sinergi lintas instansi dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat. Gebyar Adminduk ini bukan hanya soal pelayanan dokumen kependudukan, tapi juga bentuk kolaborasi dan inovasi nyata membangun Kabupaten Bogor bersama-sama,” ujar Rudy.
Rudy menjelaskan bahwa dokumen kependudukan seperti KTP dan KK adalah hak dasar masyarakat yang harus dijamin negara. Namun, tantangan besar masih dihadapi mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bogor yang meliputi 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan.
“Tahun 2025, kami berkomitmen menambah layanan cetak KTP di 40 kecamatan,” tegas Rudy.
Ia menekankan pentingnya pemerataan layanan hingga ke wilayah perbatasan agar masyarakat tak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke Cibinong. Rudy juga meminta tambahan kuota blanko KTP dan KK dari Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung program jemput bola.
“Jangan sampai niat kami menjemput bola terganjal oleh minimnya ketersediaan blanko,” ujarnya.
Rudy pun mengapresiasi peluncuran Sistem Layanan Online Kependudukan (Siloka) serta implementasi layanan adminduk di 435 kantor desa dan kelurahan melalui jaringan terintegrasi. Peresmian GPP di Bogor Barat menjadi langkah awal menuju pemerataan layanan di seluruh wilayah strategis Kabupaten Bogor.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI, Teguh Setyabudi, menyampaikan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung langkah-langkah percepatan pelayanan adminduk di Kabupaten Bogor.
“Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia, bahkan melebihi beberapa provinsi di luar Jawa. Jika masalah Adminduk di sini bisa diselesaikan, artinya hampir 18% persoalan Adminduk nasional sudah teratasi,” jelas Teguh.
Ia berharap semangat pelayanan dan kolaborasi lintas instansi yang telah terbangun bisa terus dijaga dan ditingkatkan.
Berita Lainnya
Tags: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Dorong Pemerataan Layanan Adminduk hingga ke Pelosok Wilayah
